BAB II Sejarah Ekonomi
Indonesia (Perekonomian Indonesia)
1. SEJARAH PRA KOLONIALISME
Telah tertulis di dalam kitab
kerajaan Hindu Jawa Dwipa dan kerajaan Hindu Swarnadwipa untuk kerajaan yang
berada di pulau Sumatera, pada sekitar abad 200SM. Kerajaan Hinduisme yang ada
di wilayah Nu antara(kemudiankita
menyebutnya) yaitu dua kerajaan Tarumanagara yang menguasai wilayah jawa bagian
barat, dan kerajaan Kutaidi pesisir sungai Mahakam, Kalimantan. Kebudayaan dan
peradaban Nusantara sebelum masuknya bangsa Eropa telah berkembang dengan
sangat cepat, bahkan mencapai puncak kejayaannya pada dua kerajaan besar yang
ada di Nusantara kala itu, yaitu kerajaan Sriwijaya yang menguasai Sumatera,
dan kerajaan Majapahit yang berkuasa di pulau Jawa, perniagaan antar pulau
telah dilakukan juga pada era Sejarah Indonesia Era pra Kolonial.
2. SISTEM MONOPOLI VOC
Kebijakan pemerintah kolonial
yang paling lama di Indonesia adalah monopoli perdagangan oleh VOC. Dua abad
sejak berdiri, pengaruh VOC baik di bidang ekonomi maupun politik sudah
tersebar di berbagai wilayah Indonesia. VOC telah mengambil banyak
keuntungandari pelaksanaan monopoli perdagangan terutama rempah-rempah. Zaman
kolonial di Indonesia sesungguhnya sudah climulai sejak tahun 1511 setelah bangsa
Portugis menduduki Malaka dan tahun kemudian menduduki Maluku. Kolonialisme
berasaI dari nama seorang petani Romawi yaitu Colonus yang pergi jauh untuk
mencari tanah yang belum dikerjakan. Lama-lama banyak orang yang tertarik dan
mengikuti jejaknya. Mereka kemudian bersama-sama menetap di suatu tempat yang
baru tersebut yang kemudian disebut colonia.
VOC yang berdiri pada tanggal 20
Maret 1602 tersebut terus berkembang dan berhasil menguasai beberapa daerah
penghasil rempah-rempah di Indonesia, hal ini karena VOC merupakan wakil resmi
dari kerajaan Belanda dengan diberikan hak Octrooi (hak istimewa) antara
lain:a. Hak monopoli perdaganganb. Hak mencetak dan mengeluarkan uang c. Hak
mengadakan perjanjian d. Hak mengumurnkan perang e. Hak menjalankan kekuasaan
kehakiman f. Hak memungut pajak g. Hak memiliki angkatan perang h. Hak
menyelenggarakan pemerintahan sendiri
Dengan hak-hak istimewa yang
dimiliki oleh VOC, maka kongsi dagang yang sering disebut Kompeni ini
berkembang dengan cepat. Kedudukan Portugis mulai terdesak, dan bendera Kompeni
mulai berkibar. Pada saat itu, dalam upaya memperlancar aktivitas organisasi,
VOC pada tahun 1610 memutuskan untuk membentuk jabatan Gouverneur Generaal
sebagai wakil Heeren XVII di Asia, yang pada waktu itu berkedudukan di Maluku.
Gubernur Jenderal VOC pertama Pieter Booth.
Kebijakan ekspansif itu semakin
mudah untuk diwujudkan ketika Jan Pieterszoon Coen yang bersemboyan "tidak
ada perdagangan tanpa perang dan juga tidak ada perang tanpa perdagangan"
diangkat menjadi Gouverneur Generaal pada tahun 1619. Ia memindahkan pos dagang
VOC di Banten dan kantor pusat VOC dari Maluku ke Batavia, dalam persaingan
dengan sesama Barat memperkuat kepercayaan diri VOC, sehingga Portugis terpaksa
harus segera pergi dari kepulauan Maluku dan kemudian menyerahkan Melaka kepada
VOC pada tahun 1641. Sebelum itu, Belanda dengan keunggulan senjata dan
memanfaatkan kompetisi dan konflik di antara penguasa lokalnya, berhasil
memonopoli perdagangan pala, fuli dan cengkeh di Maluku.
Bentuk aturan paksaaan VOC yang
diterapkan di Indonesia, antara lain:a. Aturan monopoli dagang, yaitu menguasai
sendiri seluruh perdagangan rempah-rempah di Indonesiab. Contingen Stelsel,
yaitu pajak yang harus dibayar oleh rakyat dengan menyerahkan hasil bumic. Verplichte
Leverantie, yaitu kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada VOC dengan harga
yang telah ditetapkand. Preangerstelsel, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada
rakyat Priangan untuk menanam kopi
3. SISTEM TANAM PAKSA
Cultuurstelsel (harafiah: Sistem
Kultivasi atau secara kurang tepat diterjemahkan sebagai Sistem Budi Daya) yang
oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai Sistem Tanam Paksa, adalah peraturan
yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830
yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami
komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dantarum (nila). Hasil tanaman ini akan
dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil
panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki
tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik
pemerintah yang menjadi semacam pajak.
Pada praktiknya peraturan itu
dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami
tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda.
Wilayah yang digunakan untuk praktik cultuurstelstel pun tetap dikenakan pajak.
Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di
lahan pertanian.Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktik
ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam
dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara
yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada zaman VOC wajib menjual
komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus
menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa
inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis
liberal Hindia Belanda pada 1835 hingga 1940.
Akibat sistem yang memakmurkan
dan menyejahterakan negeri Belanda ini, Van den Bosch selaku penggagas
dianugerahi gelar Graaf oleh raja Belanda, pada 25 Desember 1839.
Cultuurstelsel kemudian dihentikan setelah muncul berbagai kritik dengan
dikeluarkannya UU Agraria 1870 dan UU Gula 1870, yang mengawali era
liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia.
4. SISTEM EKONOMI KAPITALIS LIBERAL
Sistem ekonomi liberal kapitalis
adalah sitem ekonomi yang aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya
sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta. Sementara tujuan utama
kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba. Sistem
perekonomian/tata ekonomi liberal kapitalis merupakan sistem perekonomian yang
memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan
perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan
lain sebagainya. Dalam perekonomian liberal kapitalis setiap warga dapat
mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas
bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar- besarnya dan bebas
melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas.
Ciri-ciri dari sistem ekonomi
liberal kapitalis antara lain :
- Masyarakat diberi kebebasan
dalam memiliki sumber-sumber produksi.
- Pemerintah tidak ikut campur
tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
- Masyarakat terbagi menjadi dua
golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja
(buruh).
- Timbul persaingan dalam
masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan.
- Kegiatan selalu
mempertimbangkan keadaan pasar.
- Pasar merupakan dasar
setiap tindakan ekonom.
- Biasanya barang-barang
produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.
Sistem ekonomi liberal kapitalis
selain memilki keuntungan antara lain :
- Menumbuhkan inisiatif dan
kerasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi
menunggu perintah dari pemerintah.
- Setiap individu bebas memiliki
untuk sumber-sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi
masyarakat dalam perekonomian.
- Timbul persaingan semangat
untuk maju dari masyarakat.
- Mengahsilkan barang-barang
bermutu tinggi, karena adanya persaingan semangat antar masyarakat.
- Efisiensi dan efektifitas
tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari
keuntungan.
Adapun kelemahan yang dimiliki
dalam sistem ekonomi liberal sebagai berikut :
- Terjadinya persaingan bebas
yang tidak sehat.
- Masyarakat yang kaya semakin
kaya, yang miskin semakin miskin.
- Banyak terjadinya monopoli
masyarakat.
- Banyak terjadinya gejolak
dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.
- Pemerataan pendapatan sulit
dilakukan, karena persaingan bebas tersebut.
Selain itu ada lima institusi
pokok yang membangun sitem ekonomi liberal kapitalis, yakni :
- Hak KepemilikanSebagian besar
hak kepemilikan dalam sistem ekonomi liberal kapitalis adalah hak kepemilikan
swasta/individu (private/individual property), sehingga individu dalam
masyarakat liberal kapitalis lebih terpacu untuk produktif
- Keuntungan. Keuntungan
(profit) selain memuaskan nafsu untuk menimbun kekayaan produktif, juga
merupakan bagian dari ekspresi diri, karena itu keuntungan dipercaya dapat
memotivasi manusia untuk bekerja keras dan produktif
- Konsumerisme. Konsumerisme
sering diidentikkan dengan hedonisme yaitu falsafah hidup yang mengajarkan
untuk mencapai kepuasan sebesar-besarnya selama hidup di dunia. Tetapi dalam arti positif, konsumerisme adalah
gaya hidup yang sangat menekankan pentingnya kualitas barang dan jasa yang
digunakan. Sebab tujuan akhir dari penggunaan barang dan jasa adalah
meningkatkan nilai kegunaan (utilitas) kehidupan. Sehingga masyarakat liberal
kapitalis terkenal sebagai penghasil barang dan jasa yang berkualitas.
- Kompetisi. Melalui kompetisi
akan tersaring individu-individu atau perusahaan-perusahaan yang mampu bekerja
efisien. Efisiensi ini akan menguntungkan produsen maupun konsumen, atau baik
yang membutuhkan (demander) maupun yang menawarkan (supplier).
- Harga. Harga merupakan
indikator kelangkaan, jika barang dan jasa semakin mahal berarti barang dan
jasa tersebut semakin langka. Bagi produsen, gejala naiknya harga merupakan
sinyal untuk menambah produksi agar keuntungan meningkat.
Sejarah dan Perkembangan
Sistem ekonomi liberal kapitalis
lebih bersifat memberikan kebabasan kepada individu/swasta dalam menguasai
sumber daya yang bermuara pada kepentingan masing-masing individu untuk
mendapatkan keuntungan pribadi sebesar-besarnya. Hal tersebut tidak terlepas
dari berkembangnya paham individualisme dan rasionalisme pada zaman kelahiran
kembali kebudayaan Eropa (renaisance) pada sekitar abad pertengahan (abad
ke-XVI). Yang dimaksud dengan kelahiran kembali kebudayaan Eropa adalah
pertemuan kembali dengan filsafat Yunani yang dianggap sebagai sumber ilmu
pengetahuan modern setelah berlangsungnya Perang Salib pada abad XII – XV.
Cepat diterimanya kebudayaan Yunani oleh ilmuwan Eropa tidak terlepas dari
suasana masa itu, dimana Gereja mempunyai kekuasaan yang dominan sehingga
berhak memutuskan sesuatu itu benar atau salah. Hal tersebut mendorong para
ilmuwan untuk mencari alternatif diluar Gereja. Dalam hal ini filsafat Yunani
yang mengajarkan bahwa rasio merupakan otoritas tertinggi dalam menentukan
kebenaran, sangat cocok dengan kebutuhan ilmuwan Eropa waktu itu.
Pengaruh gerakan reformasi terus
bergulir, sehingga mendorong munculnya gerakan pencerahan (enlightenment) yang
mencakup pembaruan ilmu pengetahuan, termasuk perbaikan ekonomi yang dimulai
sekitar abad XVII-XVIII. Salah satu hasilnya adalah masyarakat liberal
kapitalis.Namun gerakan pencerahan tersebut juga membawa dampak negatif.
Munculnya semangat liberal kapitalis membawa dampak negatif yang mencapai
puncaknya pada abad ke-XIX, antara lain eksploitasi buruh, dan penguasaan
kekuatan ekonomi oleh individu. Kondisi ini yang mendorong dilakukannya koreksi
lanjutan terhadap sistem politik dan ekonomi, misalnya pembagian kekuasaan,
diberlakukannya undang-undang anti monopoli, dan hak buruh untuk mendapatkan
tunjangan dan mendirikan serikat buruh.
- Sistem liberal kapitalis awal/klasik Sistem
ekonomi liberal kapitalis klasik berlangsung sekitar abad ke-XVII sampai
menjelang abad ke-XX, dimana individu/swasta mempunyai kebebasan penguasaan
sumber daya maupun pengusaan ekonomi dengan tanpa adanya campur tangan
pemerintah untuk mencapai kepentingan individu tersebut, sehingga mengakibatkan
munculnya berbagai ekses negatif diantaranya eksploitasi buruh dan penguasaan
kekuatan ekonomi. Untuk masa sekarang, sitem liberal kapitalis awal/klasik
telah ditinggalkan.
- Sistem liberal kapitalis
modernSistem ekonomi liberal kapitalis modern adalah sistem ekonomi liberal
kapitalis yang telah disempurnakan. Beberapa unsur penyempurnaan yang paling
mencolok adalah diterimanya peran pemerintah dalam pengelolaan perekonomian.
Pentingnya peranan pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pengawas jalannya
perekonomian. Selain itu, kebebasan individu juga dibatasi melalui pemberlakuan
berbagai peraturan, diantaranya undang-undang anti monopoli (Antitrust Law).
Nasib pekerja juga sudah mulai diperhatikan dengan diberlakukannya
peraturan-peraturan yang melindungi hak asasi buruh sebagai manusia. Serikat
buruh juga diijinkan berdiri dan memperjuangkan nasib para pekerja. Dalam
sistem liberal kapilalis modern tidak semua aset produktif boleh dimiliki
individu terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak,
pembatasannya dilakukan berdasarkan undang-undang atau peraturan-peraturan. Untuk
menghindari perbedaan kepemilikan yang mencolok, maka diberlakukan pajak
progresif misalnya pajak barang mewah.
Negara-negara yang menganut
sistem ekonomi liberal kapitalis modern antara lain :
- Di benua Amerika, antara lain
Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kuba, Kolombia, Ekuador,
Kanada, Maksiko, Paraguay, Peru dan Venezuela.
- Di benua Eropa, sebagian besar
menganut sistem ini antara lain Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia,
Cekoslovakia, Denmark, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Belanda, Polandia,
Portugal, Spanyol, Swedia, Inggris.
- Di benua Asia, antara lain
India, Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand, Turki,
Malaysia, Singapura.
- Kepulauan Oceania, antara lain
Australia dan Selandia Baru.
- Di benua Afrika, sistem
ekonomi ini terbilang masih baru. Negara yang menganut antara lain Mesir,
Senegal, Afrika Selatan.
5. ERA PENDUDUKAN JEPANG
Pendudukan Jepang di Indonesia
dengan berlangsungnya perang Dunia kedua di kawasan Asia Pasifik, (1941-1945)
Jepang berambisi untuk menguasai negara-negara Asia dan merebutnya dari
negara-negara imperalis barat. Tujuannya selain untuk kepentingan supremasi
(keunggulan dan kekuasaan) Jepang juga menjadikan daerah-daerah di asia sebagai
tempat menanamkan modal, serta memasarkan hasil industrinya. Sejak awal abad 20
Jepang telah menjadi negara industri dan mulai melaksanakan imperialisme modern
saat itu Jepang berhasil menduduki korea dan cina. Negara raksasa cina
didudukinya pada tahun 1937.
Ketika Jepang menduduki indocina,
pada juli 1941 AS tidak menyetujui tindakan tersebut. Tindakan protes AS
dilakukan dengan menghentikan penjualan karet, baja lemepngan, minyak bumi dan
lain-lain yang sangat dibutuhkan jepang. Jepang memutuskan untuk menyerang
daerah-daerah koloni eropa di Asia Tenggara tujuannya untuk memperoleh
barang-barang kebutuhan perang.
Dengan itu Jepang yakin bahwa
serangan tersebut menimbulkan perang dengan as. Jepang mendahului serangan
terhadap pearl habour, hawaii. Pada 7-12-1941. setelah menghancurkan pearl
harbour, Jepang meneruskan serangan ke filifina pada 10 Desember 1941 dan
berhasil menduduki luzon dan batoon, lalu pada tanggal 16 Desember berhasil
menduduki burma.Akhirnya pada 11 januari Jepang mendarat di Indonesia yaitu
dirasakan kalimantan timur dan berhasil menduduki pulau kalimantan. Dari
kalimantan Jepang meneruskan serangannya ke jawa sebagai pusat bertahan
belanda, dan mulai menduduki daerah-daerah lainnya.
6. CITA-CITA EKONOMI MERDEKA
Perekonomian Indonesia merdeka
akan berdasar kepada cita-cita tolong menolong dan usaha bersama, yang akan
diselenggarakan berangsur-angsur dengan mengembangkan koperasi. Pada saat ini
dilapangan ekonomi, sebagai konsekuensi dari politik kita yang tidak berdaulat,
terjadi perampasan dan penguasan sebagian besar sumber daya dan aset nasional
kita oleh modal asing. Hampir semua kekayaan alam kita, seperti tambang, hutan,
pertanian, kekayaan laut, mata air, dan lain-lain, berada di tampuk asing.
Padahal, Bung Karno pernah mengingatkan, sebuah bangsa tidak bisa dikatakan
merdeka jikalau kebijakan ekonominya membiarkan kekayaan dari hasil-hasil
buminya mengalir ke peti-peti kekayaan perusahaan-perusahaan raksasa kapitalis
dunia.\
7. PEREKONOMIAN INDONESIA SETIAP
PERIODE PEMERINTAHAN
A. Pemerintahan Orde Lama
Pada masa awal kemerdekaan
perekonomian Indonesia amatlah buruk antara lain disebabkan oleh inflasi yang
sangat tinggi karena pada saat itu indonesia menggunakan 4 mata uang, yaitu
mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang
pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied
Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang
NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah
RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia)
sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang
yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat hargapenyebab lain adalah adanya
blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu
perdagangan luar negri RI,kosongnyakas negara akibat penjajahan,eksploitasi
besar-besaran di masa penjajahan.
Dumairy (1996) menggambarkan
kondisi perekonomian Indonesia:
- Periode 1945 – 1950.
- Periode demokrasi parlementer/liberal
(1950 – 1959)
Banyak partai politik
Sektor formal: pertambangan,
pertanian, distribusi, bank, dan transportasi yang padat modal dan dikuasai
oleh asing serta berorientasi ekspor memberikan kontribusi yang lebih besar
terhadap PDB
8 kali perubahan kabinet:
- Kabinet Hatta dengan
kebijakan Reformasi moneter via devaluasi mata uang local (Gulden) dan
pemotongan uang sebesar 50% atas uang kertas yang beredar yang dikeluarkan oleh
De Javasche Bank dengan nilai nominal > 2,50 Gulden Indonesia.
- Kabinet Natsir dengan
kebijakan perumusan perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut dengan Rencana
Urgensi Perekonomian (RUP)
- Kabinet Sukiman dengan
kebijakan nasionalisasi oleh De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dan
penghapusan system kurs berganda
- Kabinet Wilopo dengan
kebijakan anggaran berimbang dalam APBN, memperketat impor, merasionalisasi
angkatan bersenjata dengan modernisasi dan pengurangan jumlah personil, serta
pengiritan pengeluaran pemerintah
- Kabinet Ali I dengan
kebijakan pembatasan impor dan kebijakan uang ketat
- Kabinet Burhanudin dengan
kebijakan liberalisasi impor, kebijakan uang ketat untuk menekan jumlah uang
yang beredar, dan penyempurnaan program benteng (bagian dari program RUP yakni
program diskriminasi rasial untuk mengurangi dominasi ekonomi), memperkenankan investasi asing masuk ke
Indonesia, membantu pengusaha pribumi, serta menghapus persetujuan meja bundar
(menghilangkan dominasi belanda perekonomian nasional.
- Kabinet Ali II dengan
kebijakan rencana pembangunan lima tahun 1956 - 1960
- Kebinet Djuanda dengan
kebijakan stabilitas politik dan nasionalisasi perusahaan belanda.
- Periode demokrasi terpimpin (1959 – 1965)
Dilakukan nasionalisasi terhadap
perusahaan-perusahaan belanda.
Lebih cenderung kepada pemikiran
sosialis komunis
Politik tidak stabil sampai pada
puncaknya pada September 1965
Sejak Maret 1966.
Pemerintah mengarahkan pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial.
Pemerintah meninggalkan idiologi
komunis dan menjalin hubungan dengan Negara barat dan menjadi anggota PBB, IMF,
dan Bank Dunia.
Setelah jatuhnya masa
pemerintahan presiden Soekarno dan digantikan oleh presiden Soeharto,banyak
rencana untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maja dan mampu
bersaing dengan negara lain. Pada masa ini perbaikan di bidang ekonomi dan
politik adalah prioritas utama. Program pemerintahan saat itu berorientasi pada
usaha mengontrol laju inflasai yang menjadi warisan dari pemerintahan
sebelumnya,penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi
kurang lebih 650 % per tahun.
Setelah melihat pengalaman masa
lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah
bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki
keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi
demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang
campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam
kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan
sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini
adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai
berkiblat pada teori-teori Keynesian.
Kebijakan ekonominya diarahkan
pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan :
kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan
kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran
pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum
pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut
Pelita (Pembangunan lima tahun).
Hasilnya, pada tahun 1984
Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan
indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan
penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat.
Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah
kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.
Pada awal pemerintahannya usaha –
usaha yang dilakukan sangat berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat.Namun dibalik itu dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran
lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah,
antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin
tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan
menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme.
Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan
politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh.
Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global,
Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara
drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai
kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
Kondisi perekonomian Indonesia:
- ketidakmampuan membayar
hutang LN US $32 Milyar
- Penerimaan ekspor hanya
setengah dari pengeluaran untuk impor
- Pengendalian anggaran belanja
dan pemungutan pajak yang tidak berdaya
- Inflasi 30 – 50 persen per
bulan
- Kondisi prasarana
perekonomian yang bururk
- Kapasitas produktif sektor
industri dan ekspor menurun
Prioritas kebijakan ekonomi:
- Memerangi hiperinflasi
- Mencukupkan persediaan pangan
(beras)
- merehabilitasi prasaran
perekonomian
- Peningkatan ekspor
- Penyediaan lapangan kerja
- Mengundang investor asing
Program ekonomi orde baru mencakup:
a. Jangka pendek
- Juli – Desember 1966 untuk program
pemulihan
- Januari – Juni 1967 untuk tahap
rehabilitasi
- Juli – Desember 1967 untuk tahap
konsolidasi
- Januari – Juni 1968 untuk tahap
stabilisasi
b. Jangka panjang yang berupa
Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) mulai April tahun 1969.
Dalam rangka mendukung kebijakan
jangka pendek, pemerintah:
- Memperkenalkan kebijakan
anggaran berimbang (balanced budget policy)
- Pembentukan IGGI
- Melakukan reformasi terhadap
sistem perbankan
· UU tahun 1967 tentang Perbankan
· UU tahun 1968 tentang Bank Sentral
· UU tahun 1968 tentang Bank Asing
- Menjadi anggota kembali IMF
- Pemberian peran yang lebih
besar kepada bank bank dan lembaga keuangan lain sebagai ’”agen pembangunan”.
Dengan memobilisasi tabungan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan
memainkan peranan penting untuk pembangunan pasar uang dan pasar modal.
Mulai 1 April 1969, Program pembangunan jangka panjang terdiri
dari tahapan-tahapan REPELITA dengan sasaran:
- stabilitas perekonomian
- pertumbuhan ekonomi
- pemerataan hasil pembangunan
REPELITA I è 1969 – 1974 dengan
sasaran:
- stabilitas perekonomian
- pertumbuhan ekonomi
- pemerataan hasil pembangunan
REPELITA II è 1974 – 1979 dengan
sasaran:
- pertumbuhan ekonomi
- pemerataan hasil pembangunan
- stabilitas perekonomian
REPELITA III è 1979 – 1984, REPELITA IV è 1984 – 1989, REPELITA V è 1989
– 1994, REPELITA VI è 1994 – 1999 dengan sasaran:
- pemerataan hasil pembangunan
- pertumbuhan ekonomi
- stabilitas perekonomian
Prestasi Ekonomi dan Kondisi
Ekonomi Per REPELITA.
REPELITA I dan II
Prestasi:
- Pertumbuhan ekonomi 6 persen per tahun
- Investasi meningkat dari 11 persen menjadi
24 persen dari PDB selama 10 tahun
- Kontribusi tabungan meningkat dari 23
persen menjadi 55 persen
- Sumber penghasilan utama devisa adalah
ekspor minyak bumi kurang lebih 2/3 dari total penerimaan
- Inflasi rata-rata 17 persen
- Porsi pelunasan hutang 9,3 persen dan
11,8 persen dari pengeluaran
Kondisi:
- Boom minyak tahun 1973 dan 1978
Kibijakan:
- Devaluasi rupiah dari Rp 415 menjadi
Rp 625/$
REPELITA III
Prestasi:
- Ekspor neto migas turun 38 persen
- Ekspor nonmigas turun 30 persen
- Impor nonmigas meningkat
- Neraca berjalan (current account) dari
suprlus US $2.7 milyar menjadi difisit US $6.7 milyarPDB tumbuh hanya 2,24 persen
- Laju inflasi rata-rata 9 persen
- Porsi pelunasan hutang 17,3 persen
dari pengeluaran
Kondisi:
- Boom minyak tahun 1982/1983
- Kemelut minyak dan resesi dinegara
industri menyebabkan OPEC memotong harga dan produksi minyak
- Devaluasi 28 persen tahun 1983
Kibijakan:
- Penghematan anggaran belanja
- Penambahan pinjaman luar negeri
- Penggalakan ekspor nonmigas
- Pembatasan impor barang mewah
- Pengurangan perjalanan ke luar negeri
- Penggalakan penggunaan barang dalam
negeri
- Penjadualan ulang dan pembatalan 50
persen proyek sektor publik
- Gaji pegawai negeri tidak dinaikkan
- Penaikan harga bahan bakar minyak
tahun 1984 dengan mengurangi subsidi
- Pengurangan subsidi atas pupuk, pesticida, dan pangan
- Pembaharuan UU perpajakan tahun 1984
- Deregulasi parcial sistem perbankan
dengan menyerahkan penentuan tingkat bunga kepada masing-masing bank peniadaan
sistem pagu kredit
REPELITA IV
Prestasi:
- Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,32
persen
- Beban hutang luar negeri menjadi
membesar
- Penghematan anggaran dan pengawasan
serta penertiban penggunaan anggaran
- Perkembangan pasar modal dan sektor
perbankan yang luar biasa
- Laju inflasi rata-rata 9 persen
- Porsi pelunasan hutang 41,2 persen
dari pengeluaran
Kondisi:
- Harga minyak turun menjadi US $10
Kibijakan:
- Deregulasi dan debirokratisasi untuk
mengurangi cambur tangan pemerintah untuk memberikan kesempatan pihak swasta
dan investor asing dalam pembangunan
- Devaluasi untuk meningkatkan ekspor
non migas
REPELITA V
Prestasi:
- Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,7
perse
- Ekspor komoditas non migas meningkat
- Porsi pelunasan hutang 44,6 persen
dari pengeluaran
Kondisi:
- Harga minyak turun menjadi US $10
Kibijakan:
- Deregulasi dan debirokratisasi terus
dilakukan untuk menekan ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan efisiensi nasional
REPELITA VI
Kibijakan:
- Pemberian paket-paket deregulasi dalam
bentuk penyusunan dan perbaikan undang-undang yakni UU No. 25 tahun 1990
tentang koperasi, UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan UU No. 9-12
tentang perpajakan
Prinsip Anggaran Berimbang
Dinamis.
Berimbang yakni pengeluaran rutin
dan pembangunan selalu sama dengan seluruh penerimaan negara
Dinamis yakni jika penerimaan
> pengeluaran, maka pengeluaran dapat ditingkatkan. Jika penerimaan <
pengeluaran, maka harus dilakukan penyesuaian pengeluaran.
Era Pembangunan Jangka Panjang II
dan Globalisasi dalam kurun waktu 1994 –
2019.
Era globalisasi tahun 2020
Berdasarkan putaran Uruguay,
segala bentuk proteksi perdagangan baik barang maupun jasa harus dihapuskan
Target REPELITA VI tingkat
rata-rata pertumbuhan per tahun:
- Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan
6,2 persen
- Sektor pertanian, perikanan, dan
kehutanan 3,5 persen
- Sektor industri 9 persen
- Sektor manufaktur diluar migas 10
persen
- Sektor jasa 6,5 persen
- Inflasi rata-rata 5 persen
- Ekspor nonmigas 16,5 persen
- Ekspor manufaktur 17,5 persen
- Debt Service Ratio 20 persen
- PDB Rp 2,150 trilliun
- Nilai Investasi Rp 660,1 trilliun atau 30,7 % dari PDB
- Dana dalam negeri : (a) Pemerintah (25,5 %) Rp 169,4 trilliun (b) Swasta (69 %) Rp 454,1 trilliun
- Dana luar negeri (5,5 %) Rp
36,6 trilliun
Era PJPT II, BAPPENAS telah
mensimulasikan 2 skenario terhadap pertumbuhan ekonomi;
- Skenario pertama (Optimis)
menyatakan REPELITA VI sampai X, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7,9
persen per tahun, penekanan pertumbuhan penduduk dari 1,6 % akhir REPELITA VI
menjadi 0,9 % akhir REPELITA X, pengangguran REPELITA VI 2,2 % dan akhir
REPELITA X 0,5 %, dan akhir REPELITA X pendapatan perkapita Indonesia US
$3,000
- Skenario kedua (Pesimis)
menyatakan REPELITA VI sampai X, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 6,8
persen per tahun, penekanan pertumbuhan penduduk dari 1,6 % akhir REPELITA VI
menjadi 0,9 % akhir REPELITA X, pengangguran REPELITA VI 2,6 % dan akhir
REPELITA X 4 %, dan akhir REPELITA X pendapatan perkapita Indonesia US $2,330
Kondisi utama yang harus dipenuhi
untuk pembangunan ekonomi yang baik:
- Kemauan politik yang kuat
- Stabilitas ekonomi dan politik
- SDM yang lebih baik
- Sistem politik dan ekonomi yang terbuka
yang beroorientasi ke barat
- Kondisi ekonomi dan politik dunia yang
lebih baik
c. Pemerintahan Transisi
(Habibie)
Pemerintahan presiden BJ.Habibie
yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam
dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan
stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun,
belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari
keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru
harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme),
pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs
rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan
kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh
presiden Megawati
- Tanggal 14 dan 15 Mei 1997, kurs bath
terhadap US$ mengalami penurunan (depresiasi) sebagai akibat dari keputusan
jual dari para investor yang tidak percaya lagi thd prospek ekonomi Thailand
dalam jk pdk. Pemerintah Thailand
mengintervensi dan didukung oleh bank sentral singapora, tapi tidak mampu
menstabilkan kurs Bath, sehingga bank sentral Thailand mengumumkan kurs bath
diserahkan pada mekanisme pasar.
- 2 Juli 1997, penurunan nilai kurs
bath terhadap US$ antara 15% - 20%Bulan Juli 1997, krisis melanda
Indonesia (kurs dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.650.) BI mengintervensi, namun tidak
mampu sampai bulan maret 1998 kurs melemah sampai Rp 10.550 dan bahkan menembus
angka Rp 11.000/US$.
Langkah konkrit untuk mengatasi
krisis:
- Penundaan proyek Rp 39 trilyun untuk
mengimbangi keterbatasan anggaran Negara
- BI melakukan intervensi ke bursa valas
- Meminta bantuan IMF dengan memperoleh
paket bantuan keuangan US$ 23 Milyar pada bulan Nopember 1997.
- Mencabut ijin usaha 16 bank swasta yang
tidak sehat
Januari 1998 pemerintah Indonesia
menandatangani nota kesepakatan (LOI) dengan IMF yang mencakup 50 butir
kebijakan yang mencakup:
- Kebijakan ekonomi makro (fiscal dan
moneter) mencakup: penggunaan prinsip anggaran berimbang; pengurangan
pengeluaran pemerintah seperti pengurangan subsidi BBM dan listrik; pembatalan
proyek besar; dan peningkatan pendapatan pemerintah dengan mencabut semua
fasilitas perpajakan, penangguhan PPN, pengenaan pajak tambahan terhadap
bensin, memperbaiki audit PPN, dan memperbanyak obyek pajak.
- Restrukturisasi sektor keuangan
- Reformasi struktural
Bantuan gagal diberikan, karena
pemerintah Indonesia tidak melaksanakan kesepakatan dengan IMF yang telah
ditandatangani.
Indonesia tidak mempunyai pilihan
kecuali harus bekerja sama dengan IMF. Kesepakatan baru dicapai bulan April
1998 dengan nama “Memorandum Tambahan mengenai Kebijaksanaan Ekonomi Keuangan”
yang merupakan kelanjutan, pelengkapan dan modifikasi 50 butir
kesepakatan. Tambahan dalam kesepakatan
baru ini mencakup:
- Program stabilisasi perbankan untuk
stabilisasi pasar uang dan mencegah hiperinflasi
- Restrukturisasi perbankan untuk
penyehatan system perbankan nasional
- Reformasi structural
- Penyelesaian utang luar negeri dari
pihak swasta
- Bantuan untuk masyarakat ekonomi
lemah.
d. Pemerintahan Reformasi
(Abdurrahman Wahid)
Mulai pertengahan tahun 1999.
Target:
- Memulihkan perekonomian nasional
sesuai dengan harapan masyarakat dan investor
- Menuntaskan masalah KKN
- Menegakkan supremasi hukum
- Penegakkan hak asasi manusia
- Pengurangan peranan ABRI dalam politik
- Memperkuat NKRI (Penyelesaian
disintegrasi bangsa)
Kondisi:
- Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi
positif (mendekati
- Tahun 2000 pertumbuhan ekonomi 5%
- Kondisi moneter stabil ( inflasi dan
suku bunga rendah)
- Tahun 2001, pelaku bisnis dan
masyarakat kurang percaya kepada pemerintahan sebagai akibat dari pernyataan
presiden yang controversial, KKN, dictator, dan perseteruan dengan DPR
- Bulan maret 2000, cadangan devisa menurun
dari US$ 29 milyar menjadi US$ 28,875 milya
- Hubungan dengan IMF menjadi tidak
baik sebagai akibat dari: penundaan pelaksanaan amandemen UU No. 23 tahun 1999
mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah (terutama kebebasan untuk
hutang pemerintah daerah dari LN); dan revisi APBN 2001.
- Tahun 2001, pertumbuhan ekonomi
cenderung negative, IHSG merosot lebih dari 300 poin, dan nilai tukar rupiah
melemah dari Rp 7000 menjadi Rp 10.000 per US$.
SOAL SOAL
1. Negara-negara yang menganut
sistem ekonomi liberal kapitalis modern di
benua Amerika adalah. . .
a. Indonesia
b. amerika serikat “
c. jepang
d.
spanyol
2. Pada
awal kemerdekaan Indonesia memakai 4 mata uang, kecuali . . .
a. De
Javasche Bank
b. mata
uang pemerintah Hindia Belanda
c. mata
uang pendudukan Jepang
d. dollar amerika “
3. Pada
masa pemerintahan orde lama terjadi 8 kali perubahan cabinet, yang termasuk
kedalam 8 kabinet adalah . . .
a. kabinet natsir “
b. kabinet
hindia
c. kabinet
kuswanto
d. cabinet
jepang
4.
Dumairy (1996) menggambarkan perekonomian Indonesia, pada periode demokrasi
terpimpin terjdi pada tahun . . .
a. 1900 -
1999
b. 1959 – 1965 “
c. 1945 –
1948
d. 1949 –
1950
5. Kondisi
utama yang harus dipenuhi untuk pembangunan ekonomi yang baik adalah, kecuali .
. .
a. Kemauan
politik yang kuat
b. Stabilitas
ekonomi dan politik
c. SDM
yang lebih baik
d. Sistem politik dan ekonomi yang terbuka yang
beroorientasi ke timur ”
Referensi
