BAB V
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
A.
Konsep Dan Pengertian Kemiskinan
Konsep Kemiskinan
Kemiskinan dapat
dilihat dari dua sisi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.
Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu
pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau
kekeluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (social
distinction) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan.
Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih
dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata (garis kemiskinan) dan atau
indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif
kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat
kesejahteraan antar penduduk.
Untuk melihat lebih
jauh kondisi kemiskinan yang terjadi di Indonesia berikut ini ditampilkan tabel
perkembangan jumlah penduduk miskin yang terjadi di daerah perkotaan dan
pedesaan beserta persentase penduduk miskin.
Pengertian
Kemiskinan
Sebagai suatu kondisi,
kemiskinan adalah suatu fakta dimana seseorang atau sekelompok orang hidup di
bawah atau lebih rendah dari kondisi hidup layak sebagai manusia disebabkan
ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sementara sebagai
suatu proses, kemiskinan merupakan proses menurunnya daya dukung terhadap hidup
seseorang atau sekelompok orang, sehingga pada gilirannya ia atau kelompok
tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak pula mampu mencapai
taraf kehidupan yang dianggap layak sesuai dengan harkat dan martabatnya
sebagai manusia.
Secara umum, istilah
miskin atau kemiskinan dapat dengan mudah kita artikan sebagai suatu kondisi
yang kurang atau minim. Dalam hal ini konsep kurang maupun minim dilihat secara
komparatif antara kondisi nyata kehidupan pribadi atau sekelompok orang di satu
pihak dengan kebutuhan pribadi atau sekelompok orang di lain pihak. Pengertian
minim disini bersifat relatif, dapat berbeda dengan rentang waktu yang berbeda.
Dapat pula berbeda dengan lingkungan yang berbeda (Siagian, 2012: 2-4).
Beberapa ahli mengemukakan definisi kemiskinan
:
- Mencher (dalam Siagian, 2012: 5) mengemukakan, kemiskinan adalah gejala penurunan kemampuan seseorang atau sekelompok orang atau wilayah sehingga mempengaruhi daya dukung hidup seseorang atau sekelompok orang tersebut, dimana pada suatu titik waktu secara nyata mereka tidak mampu mencapai kehidupan yang layak.
- Pearce (dalam Siagian, 2012: 7) mengemukakan, kemiskinan merupakan produk dari interaksi teknologi, sumber daya alam dan modal, dengan sumber daya manusia serta kelembagaan.
- Castells (dalam Siagian, 2012: 10) mengemukakan, kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum agar manusia dapat bertahan hidup.
B.
Garis Kemiskinan
Garis Kemiskinan (GK)
- Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
- Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
Rumus Penghitungan
GK = GKM + GKNM
GK =
Garis Kemiskinan
GKM = Garis Kemiskinan Makanan
GKNM =
Garis Kemiskinan Non Makan
Teknik penghitungan GKM
- Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (reference populaion) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut.
C.
Penyebab Dan Dampak Kemiskinan
Penyebab Kemiskinan
Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:
- penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contoh dari perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan.
- penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga.
- penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga adalah contohnya.
- penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Contoh dari aksi orang lain lainnya adalah gaji atau honor yang dikendalikan oleh orang atau pihak lain. Contoh lainnya adalah perbudakan.
- penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
Meskipun diterima luas
bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun
di Amerika
Serikat (negara
terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang
diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang
tidak sejahtera atau rencana
bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis
kemiskinan.
Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000:107)
sebagai berikut :
- Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnyapun rendah.
- Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal
Sendalam ismawan (2003:102) mengutarakan bahwa penyebab kemiskinan dan
keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan
ketertiadaan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan
untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang
dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia
mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk
mengembangkan hidupnya menjadi terhambat.
D.
Pertumbuhan, Kesenjangandan Kemiskinan
Pertumbuhan Kesenjangan
Hubungan antara
tingkat kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan
dengan Kuznet Hypothesis. Hipotesis ini berawal dari pertumbuhan ekonomi (berasal
dari tingkat pendapatan yang rendah berasosiasi dalam suatu masyarakat agraris
pada tingkat awal) yang pada mulanya menaik pada tingkat kesenjangan pendapatan
rendah hingga pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu selanjutnya kembali
menurun. Indikasi yang digambarkan oleh Kuznet didasarkan pada riset dengan
menggunakan data time series terhadap indikator kesenjangan Negara Inggris,
Jerman, dan Amerika Serikat.
Pemikiran tentang
mekanisme yang terjadi pada phenomena “Kuznet” bermula dari transfer yang
berasal dari sektor tenaga kerja dengan produktivitas rendah (dan tingkat
kesenjangan pendapatannya rendah), ke sektor yang mempunyai produktivitas
tinggi (dan tingkat kesenjangan menengah). Dengan adanya kesenjangan antar
sektor maka secara subtansial dapat menaikan kesenjangan diantara tenaga kerja
yang bekerja pada masing-masing sektor (Ferreira, 1999, 4).
Versi dinamis dari
Kuznet Hypothesis, menyebutkan kan bahwa kecepatan pertumbuhan ekonomi dalam
beberapa tahun (dasawarsa) memberikan indikasi naiknya tingkat kesenjangan
pendapatan dengan memperhatikan initial level of income (Deininger &
Squire, 1996). Periode pertumbuhan ekonomi yang hampir merata sering
berasosiasi dengan kenaikan kesenjangan pendapatan yang menurun.
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung,
pendidikan, dan kesehatan.
E.
Indikator Kesenjangan Dan Kemiskinan
I. INDIKATOR KESENJANGAN
Ada sejumlah cara
untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dibagi ke
dalam dua kelompok pendekatan, yakni axiomatic dan stochastic dominance. Yang
sering digunakan dalam literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan
tiga alat ukur, yaitu the generalized entropy (GE), ukuran atkinson, dan
koefisien gini.
Yang paling sering
dipakai adalah koefisien gini. Nilai koefisien gini berada pada selang 0 sampai
dengan 1. Bila 0 : kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama
dari pendapatan) dan bila 1 : ketidakmerataan yang sempurna dalam pembagian
pendapatan.
Ide dasar dari
perhitungan koefisien gini berasal dari kurva lorenz. Semakin tinggi nilai
rasio gini, yakni mendekati 1 atau semakin jauh kurva lorenz dari garis 45
derajat tersebut, semakin besar tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan.
II.
INDIKATOR KEMISKINAN
Batas garis kemiskinan
yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Ini disebabkan karena
adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik
(BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per
kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (BPS,
1994). Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari.
Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran
untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.
Dengan kata lain, BPS
menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic needs
approach) dan pendekatan Head Count Index. Pendekatan yang pertama merupakan
pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan
dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Sedangkan Head Count Index merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan
absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah
batas yang disebut garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan
minimum makanan dan non makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari
2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan non
makanan (non food line).
Untuk mengukur
kemiskinan terdapat 3 indikator yang diperkenalkan oleh Foster dkk (1984) yang
sering digunakan dalam banyak studi empiris. Pertama, the incidence of proverty
: presentase dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran
konsumsi perkapita dibawah garis kemiskinan, indeksnya sering disebut rasio H.
Kedua, the dept of property yang menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu
wilayah yang diukur dengan indeks jarak kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan
sebutan proverty gap index. Indeks ini mengestimasi jarak/perbedaan rata-rata
pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis
tersebut.
F.
Kemiskinan Di Indonesia
Menurut Remi dan Tjiptoherijanto (2002:1) upaya
menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia telah dimulai awal tahun 1970-an
diantaranya melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa
(Bandes). Tetapi upaya tersebut mengalami tahapan jenuh pada pertengahan tahun
1980-an, yang juga berarti upaya penurunan kemiskinan di tahun 1970-an tidak
maksimal, sehingga jumlah orang miskin pada awal 1990-an kembali naik.
Disamping itu kecenderungan ketidakmerataan pendapatan nasional melebar yang
mencakup antar sektor, antar kelompok, dan ketidakmerataan antar wilayah.
Berdasarkan data Bank
Dunia jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2002 bukanlah 10 sampai 20%
tetapi telah mencapai 60% dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 215
juta jiwa.
Hal ini diakibatkan
oleh ketidakmampuan mengakses sumber-sumber permodalan, juga karena
infrastruktur yang juga belum mendukung untuk dimanfaatkan masyarakat
memperbaiki kehidupannya, selain itu juga karna SDM, SDA, Sistem, dan juga
tidak terlepas dari sosok pemimpin. Kemiskinan harus diakui memang
terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara
bangsa, bahkan hampir seluruh energi dihabiskan hanya untuk mengurus persoalan
kemiskinan.
Kemiskinan telah
membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas,
kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi,
kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya
jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus perpindahan
dari desa ke kota dengan tujuan memperbaiki kehidupan, dan yang lebih parah,
kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan
papan secara terbatas. Kemiskinan menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan
apa saja demi keselamatan hidup, kemiskinan menyebabkan banyak orang melakukan
prilaku menyimpang, harga diri diperjual belikan hanya untuk mendapatkan makan.
Masyarakat miskin rela
mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi mereka yang memiliki
uang dan memegang kendali atas sektor perekonomian lokal dan menerima upah yang
tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh bekerja
sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit.Bahkan yang
lebih parah, kemiskinan telah membuat masyarakat kita terjebak dalam budaya
memalas, budaya mengemis, dan menggantungkan harapannya dari budi baik
pemerintah melalui pemberian bantuan. kemiskinan juga dapat meningkatkan angka
kriminalitas, kenapa penulis mengatakan bahwa kemiskinan dapat meningkatkan
angka kriminalitas, jawabannya adalah karna mereka (simiskin) akan rela
melakukan apa saja untuk dapat mempertahankan hidupnya, baik itu mencuri,
membunuh, mencopet, bahkan jika ada hal yang lebih keji dari itu ia akan tega
dan berani melakukannya demi hidupnya. Kalau sudah seperti ini siapa yang harus
kita salahkan. kemiskinan seakan menjadi sebuah fenomena atau sebuah persoalan
yang tak ada habis-habisnya, pemerintah terkesan tidak serius dalam menangani
persoalan kemiskinan, pemerintah lebih membiarkan mereka mengemis dan mencuri
ketimbang memikirkan cara untuk menanggulangi dan mengurangi tingkat kemiskinan
dan membebaskan Negara dari para pengemis jalanan karna kemiskinan.
Ada beberapa hal yang menyebabkan
kemiskinan yang melanda di indonesia antara lain:
1.
Kualitas sumber daya manusia itu sendiri
Seorang manusia tidak
akan menjadi miskin jika memiliki kualitas yang baik,memiliki skill,pendidikan
yang bagus dan hal lain yang akan membuatnya menjadi seseorang yang dibutuhkan
dan mempunyai kemampuan,dan di Indonesia permasalahan pendidikan belum teratasi
sepenuhnya,walaupun anggaran untuk pendidikan sudah dinaikan tapi tetap saja
masalah pendidikan masih belum bisa diatasi secara keseluruhan,hal inilah yang
menyebabkan masih banyak penduduk indonesia yang tidak memiliki kualitas
pendidikan bagus,maka dari itu bagaimana mau memiliki kualitas sumber manusia
yang bagus jika manusianya tidak memiliki pendidikan yang bagus.lalu bagaimana
pula mau mengolah kekayaan alam yang begitu melimpah ini jika SDM nya sendiri
tidak mampu mengolahnya secara maksimal.
2.
Sistem pemerintahan di Indonesia yang masih
belum maksimal
Salah satu penyebab
lainnya dari kemiskinan adalah dari sitem pemerintahannya,karena jika suatu
sistem pemerintahan bekerja dengan maksimal,maka pemerataan kesejahteraan
rakyatnyapun akan tinggi,baik itu dari pendapatan rata-ratanya,kualitas
pendidikannya dan hal lain yang merupakan faktor penentu kesejahteraan itu
sendiri,lalu bagaimana dengan di Indonesia,mungkin kita semua sudah tahu
bagaimana sistem pemerintahan yang ada di Indonesia,memang semua kebijakannya
terdengar bagus dan dirasa dapat menanggulangi masalah kemiskinan ini,tapi
dalam kenyataannya apakah seluruh kebijakan itu dapat
diwujudkan, karena banyak dari oknum-oknum pemerintahan itu sendiri
yang tidak memberi kinerja secara baik,bahkan melakukan tindakan kriminal
seperti korupsi,yang membuat anggaran untuk menanggulangi kemiskinan tidak
terealisasi secara maksimal,belum lagi kinerja DPR kita melakukan hal-hal kontroversial
yang dirasa tidak perlu oleh masyarakat,padahal DPR adalah lembaga legislatif
yang sangat berpengaruh terhadap pemerintahan di Indonesia.
3.
Pengangguran
Salah satu hal yang
juga menyebabkan kemiskinan adalah pengangguran,tentu saja seseorang
bisa menjadi miskin jika dia tidak mampu menghasilkan sesuatu untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya,dan tingkat pengangguran di Indonesia bisa dibilang
cukup tinggi.
G.
Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan
Faktor-faktor
Penyebab Kemiskinan
Secara umum
faktor-faktor penyebab kemiskinan secara kategoris dengan menitikberatkan
kajian pada sumbernya terdiri dari dua bagian besar, yaitu :
1.
Faktor Internal, yang dalam hal ini berasal dari dalam individu
yang mengalami kemiskinan itu yang secara substansial adalah dalam bentuk
kekurangmampuan, yang meliputi :
- Fisik misalnya cacat, kurang gizi, sakit-sakitan.
- Intelektual, seperti : kurangnya pengetahuan, kebodohan, miskinnya informasi.
- Mental emosional atau temperamental, seperti : malas, mudah menyerah dan putus asa.
- Spiritual, seperti : tidak jujur, penipu, serakah dan tidak displin.
- Sosial psikologis, seperti : kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi, stress, kurang relasi dan kurang mampu mencari dukungan.
- Keterampilan, seperti : tidak memiliki keahlian yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.
- Asset, seperti : tidak memiliki stok kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, kendaran dan modal kerja.
2.
Faktor Eksternal, yakni bersumber dari luar diri individu atau
keluarga yang mengalami dan menghadapi kemiskinan itu, sehingga pada suatu
titik waktu menjadikannya miskin, meliputi :
- Terbatasnya pelayanan sosial dasar.
- Tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah sebagai asset dan alat memenuhi kebutuhan hidup.
- Terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor infomal.
- Kebijakan perbankan terhadap layanan kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak mendukung serta usaha mikro.
- Belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor riil masyarakat banyak.
- Sistem mobilisasi dan pendayagunaan dana sosial masyarakat yang belum optimal, seperti zakat.
- Dampak sosial negatif dari program penyesuaian struktural (structural adjusment program)
- Budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan.
- Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil atau daerah bencana.
- Pembangunan yang lebih berorientasi fisik material.
- Pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata.
- Kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin. (Siagian, 2012: 114-116)
H.
Kebijakan Anti Kemiskinan
Kebijakan anti
kemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu kebijakan
yang sangat penting dari lembga-lembaga dunia, seperti Bank Dunia, ADB, UNDP,
ILO, dan lain-lain. Pada tahun 1970, pada saat komite dari PBB untuk Perncanaan
Pembangunan menyiapkan suatu deklarasi untuk Dekade pembangunan Kedua dari PBB,
mendeklarasikan bahwa penurunan kemiskinan lewat percepatan proses pembangunan,
penyempurnaan distribusi pendapatan, dan perubahan-perubahan sosial lainnya
(kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, dan perumahan) sebagai tujuan
terpenting dari suatu strategi pembangunan internasional yang tepat.
Baru-baru ini PBB
mencanagkan Tujuan Pembangunan Abad Milenium “Milenium
Development Goals” yang harus dicapai 191 negara anggotanya pada tahun
2015. Ada 8 target yang harus dicapai yang salah satunya focus langsung
terhadap permasalahan keiskinan. Kedelapan target tersebut adalah sebagai
berikut :
- Meniadakan kemiskinan dan kelaparan ekstre
- Mencapai pendididkan dasar secara universal
- Meningkatkan kesetaraan jender dan memberdayakan wanita
- Mengurangi tingkat kematian anak
- Memperbaiki kesehatan Ibu
- Mengurangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit-penyakit lainny
- Menjamin kelestarian lingkungan hidup
- Membentuk sebuah kerjasama global untuk pembangunan
Untuk mendukung
strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan, diperlukan
intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan
perantaranya dapat dibagi menurut waktu, yakni jangka pendek, jangka menengah,
dan jangka panjang.
Intervensi jangka pendek, terutama pembangunan
sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi perdesaan. Pembangunan transportasi,
komunikasi, energi dan keuangan, peningkatan keikutsertaan masyarakat
sepenuhnya dalam pembangunan, dan proteksi sosial juga merupakan intervensi
jangka pendek yang sangat penting.
Sedangkan intervensi jangka menengah dan panjang yang penting
adalah :
- Pembangunan/penguatan sektor swasta
- Kerja sama regional
- Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan administ
- Desentralisasi
- Pendidikan dan kesehatan
- Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan
- Pembagian tanah pertanian yang merata
Sumber
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39988/5/Chapter%20II.pdf/http://meilina03.wordpress.com/2013/04/06/pertanian-sumber-utama-kemiskinan-kebijakan-anti-kemiskinan/
Soal - Soal
1.
Kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah
standar kebutuhan hidup minimum agar manusia dapat bertahan hidup. Merupakan
pernyataan dari
a. Remi dan Tjiptoherijanto
b.
Mencher
c.
Pearce
d.
Castells*
2. Dibawah ini adalah target dari Milenium Development Goals, kecuali
a.
Menambah
utang Negara*
b.
Meniadakan kemiskinan dan kelaparan ekstre
c.
Mengurangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit-penyakit lainnya
d.
Mencapai pendididkan dasar secara universal
3.
Faktor internal yang menyebabkan kemiskinan adalah
a.
Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil atau daerah
bencana
b.
Budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan
c.
Sosial psikologis*
d.
Pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata.
4.
Negara terkaya per kapita di dunia adalah
a.
Australia
b.
Amerika serikat*
c.
Prancis
d.
Indonesia
5.
2 macam pendekatan yg di gunakan BPS adalah
a.
GKM dan GK
b.
GK dan GNN
c.
GKNM dan GK
d.
Basic needs approach
dan Head Count Index*
BAB VI
PEMBANGUNAN EKONOMI DAN OTONOMI DAERAH
A.
Uu Otonomi Daerah
Otonomi
daerah merupakan
implementasi dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD
1945) yang menyebutkan otonomi daerah sebagai bagian dari sistem tata negara Indonesia
dan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Ketentuan mengenai pelaksanaan
otonomi daerah di Indonesia tercantum dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:
“Pemerintahan
daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.
Selanjutnya
Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan pembentukan UU Otonomi Daerah untuk
mengatur mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana
disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (7), bahwa:
“Susunan
dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”.
Ketentuan tersebut
diatas menjadi payung hukum bagi pembentukan UU otonomi daerah di Indonesia,
sementara UU otonomi daerah menjadi dasar bagi pembentukan peraturan lain yang
tingkatannya berada di bawah undang-undang menurut hirarki atau tata urutan
peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Otonomi daerah di
Indonesia dilaksanakan segera setelah gerakan reformasi 1998. Tepatnya pada
tahun 1999 UU otonomi daerah mulai diberlakukan. Pada tahap awal
pelaksanaannya, otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan berdasarkan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah diberlakukannya
UU ini, terjadi perubahan yang besar terhadap struktur dan tata laksana
pemerintahan di daerah-daerah di Indonesia.
B.
Perubahan Penerimaan Daerah Dan
Peranan Pendapatan Asli Daerah
Perubahan atas
pendapatan, terutama PAD bisa saja berlatarbelakang perilaku oportunisme para
pembuat keputusan, khususnya birokrasai di SKPD dan SKPKD. Namun, tak jarang
perubahan APBD juga memuat preferensi politik para politisi di parlemen daerah
(DPRD). Anggaran pendapatan akan direvisi dalam tahun anggaran yang sedang
berjalan karena beberapa sebab, diantaranya karena
·
tidak terprediksinya sumber penerimaan baru pada saat penyusunan
anggaran,
·
perubahan kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah
·
penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini.
Ada beberapa kondisi
yang menyebabkan mengapa perubahan atas anggaran pendapatan terjadi, di
antaranya:
·
Target pendapatan dalam
APBD underestimated (dianggarkan terlalu rendah).
·
Alasan penentuan target PAD oleh SKPD dapat dipahami sebagai
praktik moral hazard yang dilakukan agency yang dalam
konteks pendapatan adalah sebagai budget minimizer.
·
Jika dalam APBD “murni” target
PAD underestimated, maka dapat “dinaikkan” dalam APBD Perubahan untuk
kemudian digunakan sebagai dasar mengalokasikan pengeluaran yang baru untuk
belanja kegiatan dalam APBD-P.
Kebijakan keuangan
daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama
pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna
memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas
(subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya
dilihat dari perspektif yang Iebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah
masing-masing tetapi daham kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia.
Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk
memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan
pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh
karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki
setiap daerah. (Mamesa, 1995:30)
Sebagaimana telah
diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli
daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada
Kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini
mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah
terutama sumber pendapatan asli daerah.
Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil
retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan
kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai
mewujudan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).
C.
Pembangunan Ekonomi Regional
Pembangunan ekonomi
daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola
sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah
dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang
perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.
(Lincolin Arsyad, 1999).
Tujuan utama dari
usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang
setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan,
ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk
atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
(Todaro, 2000).
Masalah pokok dalam
pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan
pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan
menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik
secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan
inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan
untuk mencipatakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan
ekonomi.
Setiap upaya
pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan
jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan
tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama
mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah
berserta pertisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber
daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk
merancang dan membangun perekonomian daerah.
Pembangunan ekonomi
nasional sejak PELITA I memang telah memberi hasil positif bila dilihat pada
tingkat makro. Tingkat pendapatan riil masyarakat rata-rata per kapita
mengalami peningkatan dari hanya sekitar US$50 pada pertengahan dekade 1960-an
menjadi lebih dari US$1.000 pada pertengahan dekade 1990-an. Namun dilihat pada
tingkat meso dan mikro, pembangunan selama masa pemerintahan orde baru telah
menciptakan suatu kesenjangan yang besar, baik dalam bentuk personal income,
distribution, maupun dalam bentuk kesenjangan ekonomi atau pendapatan
antar daerah atau provinsi.
D.
Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan
Secara umum
faktor-faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar provinsi di
Indonesia diuraikan sebagai berikut :
1.
Konsentrasi kegiatan ekonomi yang
tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan
terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Ekonomi dari daerah dengan
konsentrasi kegiatan ekonomoi tinggi cenderung tumbuh pesat, sedangkan daerah
dengan tingkat konsentrasi ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.
Ada dua (2) masalah
utama dalam pembangunan ekonomi nasional selama ini. Yaitu : terutama Jawa,
dengan berbagai alasan ekonomis maupun politis atau strategis. Dua, yang
dimaksud dengan efek menetes ke bawah tersebut tidak terjadi atau prosesnya
lambat. Hal terakhir ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu :
a.
Sebagian besar input untuk berproduksi di impor dari luar,
bukanya di supali dari dari daerah. Oleh karena itu, keterkaitan produksi ke
belakang atau keterkaitan produksi antara industry hilir (downstream industry)
di Jawa dan industry hulu (upstream industry) di luar Jawa sangat lemah.
b.
Sektor-sektor primer di daerah-daerah luar Jawa melakukan ekspor
tanpa memprosesnya terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai mendapatkan nilai
tambah atau kalau memprosesnya terlebih dahulu di pulau Jawa sehingga Jawa yang
menikmati nilai tambahnya.
c.
Kegiatan ekspor yang bersumber dari daeah di luar Jawa (baik
primer maupun dari industry hulu atau midstream industry) pada hasil ekspor
lebih banyak dinikmati oleh Jawa.
Jadi, kurang berkembangnya sector industry manufaktur di luar
Jawa merupakan salah satu penyebab kesenjagan ekonomi antar Jawa dan wilayah di
luar Jawa. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan sebagian besar industry
penting di Indonesia, dalam arti kontriusinya yang besar terhadap pembentukan
atau pertumbuhan PDB dan kesempatan kerja, tidak berada di luar Jawa karena
keterbatasan-keterbatasan di kawasan tersebut, seperti pasar local kecil,
infrastruktur terbatas, dan kurang sumber daya manusia; walaupun banyak
provinsi di wilayah tersebut, seperti DI Aceh, Riau, Kalimantan, dan Irian
Jaya, memiliki sumber daya yang cukup.
2.
Alokasi Investasi
Indikator lain yang
juga menunjukkan pola serupa seperti pola distribusi nilai tambah (NT) industry
antar provinsi adalah distribusi investasi langsung, baik yang bersumber dari
luar negeri (penanaman modal asing-PMA) maupun dari dalam negeri (penanaman
modal dalam negeri-PMDN). Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dari
Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi
dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di
suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per
kapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi
yang produktif, seperti industry manufaktur.
3.
Tingkat Mobilitas Faktor Produksi yang
Rendah antar Daerah
Kurang lancarnya
mobilitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan capital, antar provinsi
juga merupakan terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Dasar teorinya adalah
sebagai berikut. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar provinsi membuat
terjadinya perbedaan tingkat pendapatan per kapita antar provinsi sejak
perbedaan tersebut, dengan asumsi bahwa mekanisme pasar output dan iput bebas
(tanpa distorsi yang direkayasa, misalnya sebagai akibat dari suatu kebijakan
pemerintah), mempenagruhi mobilitas atau re alokasi faktor produksi antar
provinsi. Sesuai teori dari A. Lewis yang dengan unlimited supply of
labor, jika perpindahan faktor produksi antar daerah tidak ada hambatan, maka
pada akhirnya pembangunan ekonomi yang optimal antar daerah akan tercapai dan
semua daerah akan lebih baik (dalam pengertian Pareto optimal: semua daerah
mengalami better off).
4.
Perbedaan Sumber Daya Alam (SDA) Antar
Provinsi
Dasar pemikiran
“klasik” sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber
daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah
yang miskin sumber daya alamnya. Dalam arti sumber daya harus dilihat hanya
sebagai modal awal untuk pembangunan, yang selanjutnya harus dikembangkan
terus. Untuk maksud ini diperlukan faktoro-faktor lain, diantaranya yang sangat
penting adalah teknologi dan sumber daya manusia.
Jadi, dengan semakin
pentingnya penguasaan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia, faktor
endowments lambat laun akan tidak relevan lagi. Bukti menunjukkan bahwa
Negara-negara naju di Asia Tenggara dan Timur, seperti, Jepang, Korea Selatan,
Taiwan , dan Singapura, adalah Negara-negara yang sangat miskin sumber daya
alam. Pengalaman mereka menujukkan bahwa faktor-faktor di luar sumber daya alam
jauh lebih penting dalam menentukan maju tidaknya pembangunan ekonomi di suatu
wilayah.
5.
Perbedaan Kondisi Demografis Antar
Wilayah
Ketimpangan
ekonomi regional di Indonesia, disebabkan oleh perbedaan kondisi demografis
antar provinsi, terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat
kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat, dan etos kerja.
Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
lewat sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, jumlah penduduk
yang besar merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar, yang berarti faktor
pendorong bagi pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dari sisi penawaran,
jumlah populasi yang besar dengan pendidikan dan kesejahteraan yang baik,
disiplin yang tinggi, dan etos kerja yang tinggi merupakan asset penting bagi
produksi.
6.
Kurang Lancarnya Perdagangan Antar
Provinsi
Kurang lancarnya
perdagangan antar daerah (intra-regional trade) juga merupakan unsure yang
turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional di Indonesia. Ketidaklancaran
tersebut disebabkan terutama oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi.
Perdagangan antar provinsi meliputi barang jadi, barang modal, input perantara,
bahan baku, material-material lainnya untuk produksi, dan jasa. Jadi, tidak
lancarnya arus barang dan jasa antar daerah pembangunan dan pertumuhan
ekonomi suatu provinsi lewat sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi
permintaan, kelangkaan barang dan jasa untuk konsumen mempengaruhi permintaan
pasar terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi local yang sifatnya komplementer
dengan barang dan jasa tersebut (misalnya antara pembelian motor yang diimpor
dari provinsi lain dan permintaan terhadap topi pengaman (helm) yang diproduksi
local) atau yang sifatnya pendukung (misalnya bengkel atau jasa reparasi
motor). Sedangkan dari sisi penawaran, sulitnya mendapatkan barang modal,
seperti mesin dan alat-alat transportasi, input perantara, dan bahan baku atau
material lainnya, dapat menyebabkan kegiatan ekonomi di suatu provinsi lumpuh
atau tidak beroperasi secara optimal, yang selanjutnya berarti pertumbuhan
ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita provinsi tersebut rendah
E.
Pembangunan Indonesia Bagian Timor
1.
Kasus Pembangunan Indonesia Bagian
Timur
Hasil pembangunan
ekonomi nasional selama pemerintahan orde baru menunjukkan bahwa walaupun
secara nasional laju pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata per tahun tinggi
namun pada tingkat regional proses pembangunan selama itu telah menimbulkan
suatu ketidak seimbangan pembangunan yang menyolok antara indonesia bagian
barat dan indonesia bagian timur. Dalam berbagai aspek pembangunan ekonomi dan
sosial, indonesia bagian timur jauh tertinggal dibandingkan indonesia bagian
barat.
Tahun 2001 merupakan
tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan secara serentak
diseluruh wilayah indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah diharapakan dapat
menjadi suatu langkah awal yang dapat mendorong proses pembangunan ekonomi di
indonesia bagian timur yang jauh lebih baik dibanding pada masa orde baru.
Hanya saja keberhasilan pembangunan ekonomi indonesia bagian timur sangat
ditentukan oleh kondisi internal yang ada, yakni berupa sejumlah keunggunlan
atau kekeuatan dan kelemahan yang dimiliki wilayah tersebut.
2.
Keunggulan wilayah Indonesia Bagian
Timur
Keunggulan atau
kekeuatan yang dimiliki Indonesia bagian timur adalah sebagai berikut:
·
Kekayaan sumber daya alam
·
Posisi geografis yang strategi
·
Potensi lahan pertanian yang cukup luas
·
Potensi sumber daya manusia
Sebenarnya dengan
keunggulan-keunggulan yang dimiliki indonesia bagian timur tersebut, kawasan
ini sudah lama harus menjadi suatu wilayah di Indonesia dimana masyarakatnya
makmur dan memiliki sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor industri
manufaktur yang sangat kuat. Namun selama ini kekayaan tersebut disatu pihak
tidak digunakan secara optimal dan dipihak lain kekayaan tersebut dieksploitasi
oleh pihak luar yang tidak memberi keuntungan ekonomi yang berarti bagi
indonesia bagian timur itu sendiri.
3.
Kelemahan Wilayah Indonesia Bagian
Timur
Indonesia bagian timur
juga memiliki bagian kelemahan yang membutuhkan sejumlah tindakan pembenahan
dan perbaikan. Kalau tidak, kelemahan-kelemahan tersebut akan menciptakan
ancaman bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. Kelemahan
yang dimiliki Indonesia bagian timur diantaranya adalah:
1. Kualitas sumber daya manuasia yang masih rendah
2. Keterbatasan sarana infrastruktur
3. Kapasitas kelembagaan pemerintah dan publik masih lemah
4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah
F.
Teori Dan Analisis Pembangunan Ekonomi
Daerah
Ada sejumlah teori
yang dapat menerangkan kenapa ada perbedaan dalam tingkat pembangunan ekonomi
antardaerah diantaranya yang umum di gunakan adalah teori basis ekonomi,teori
lokasi dan teori daya tarik industri.
1.
Teori pembangunan ekonomi daerah
a.
Teori basis ekonomi
Teori basis ekonomi
menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah
berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.
b.
Teori lokasi
Teori lokasi juga
sering digunakan untuk penentuan atau pengembangan kawasan industri di suatu
dareah. Inti pemikiran dari teori ini didasarkan pada sifat rasional
pengusaha/perusahaan yang cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan
biaya serendah mungkin oleh karena itu , pengusaha akan memilih lokasi usaha
yang memaksimalkan keuntungannya dan meminimalisasikan biaya usaha atau
produksinya, yakni lokasi yang dekat dengan tempat bahan baku dan pasar.
c.
Teori daya tarik industry
Dalam upaya
pembangunan ekonomi daerah di Indonesia sering di pertanyakan. Jenis – jenis
industri apa saja yang tepat untuk dikembangkan (diunggulkan) ? Ini adalah
masalah membangun fortofolio industri suatu daerah.
2.
Model analisis pembangunan daerah
Selain teori-teori di
atas, ada beberapa metode yang umum digunakan untuk menganalisi posisi relative
ekonomi suatu daerah; salah satu di antaranya adalah metode analisis
shift-share (SS), location questitens, angka pengganda pendapatan , analisis
input output (i-o) ,dan model perumbuhan Harold-domar. Berikut adalah sebagian
penjelasan dari model analisis dalam pembagunaan daerah.
·
Analisis SS
Dengan pendekatan
analisis ini ,dapat di analisis kinerja perekonomian suatu daerah dengan
membandingkannya dengan daerah yang lebih besar ( nasional).
·
Location Quotients (LQ)
Yaitu untuk mengukur
konsentrasi dari suatu kegiatan ekonomi atau sector di suatu daerah dengan cara
membandingkan peranannya adalah perekonomian daerah tersebut dengan peranan
dari kegiatan ekonomi atau sektor yang sampai di tingkat yang sama.
·
Angka Pengganda Pendapatan
Metode ini umum
digunakan untuk mengukur potensi kenaikan pendapatan suatu daerah dari suatu
kegiatan ekonomi yang baru atau peningkatan output dari suatu sektor di daerah
tersebut.
·
Analisis Input-Output (I-O)
Analisis I-O merupakan
salah satu metode analisis yang sering digunakan untuk mengukur perekonomian
suatu daerah dengan melihat keterkaitan antarsektor dalam usaha memahami
kompleksitas perekonomian daerah tersebut, serta kondisi yang diperlukan untuk
mempertahankan keseimbangan antara AS dan AD.
Sumber
Soal - Soal
1.
UU Otonomi Daerah untuk mengatur mengenai susunan dan tata cara
penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah
a.
Undang-Undang Dasar
1945 Pasal 18 ayat (7)*
b.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (8)
c.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 19 ayat (7)
d.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (7)
2.
Negara maju di asia tenggara dan timur yg miskin sumber daya
alam adalah
a.
Indonesia
b.
Mesir
c.
Jepang*
d.
Turki
3.
Faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah
berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah
merupakan pernyataan
a.
Teori akrual
b.
Teori alam
c.
Teori X dan Y
d.
Teori basis ekonomi*
4.
Unlimited supply of labor, dikemukakan oleh
a.
Emil durkhem
b.
A. Lewis*
c.
Pearce
d.
Albert einsten
5.
Pelaksanaan pertama otonomi daerah di Indonesia dilakukan pada
tahun
a.
2006
b.
2008
c.
2001*
d.
2015
BAB VII
SEKTOR PERTANIAN
A.
Peranan Sektor Pertanian
Menurut Kuznets, Sektor pertanian di LDC’s
mengkontribusikan thd pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional dalam 4
bentuk:
1.
Kontribusi Produk
Penyediaan makanan utk pddk, penyediaan BB untuk industri manufaktur. spt
industri: tekstil, barang dari kulit, makanan & minuman
2.
Kontribusi Pasar
Pembentukan pasar domestik utk barang industri & konsumsi
3.
Kontribusi Faktor Produksi
Penurunan peranan pertanian di pembangunan ekonomi, maka terjadi transfer surplus modal
& TK dari sector pertanian ke Sektor lain
4. Kontribusi Devisa
Pertanian sbg
sumber penting bagi surplus neraca perdagangan (NPI) melalui ekpspor produk
pertanian dan produk pertanian yang menggantikan produk impor.
Kontribusi Produk.
Dalam system ekonomi terbuka, besar kontribusi produk sector pertanian
bisa lewat pasar dan lewat produksi dg sector non pertanian.
1. Dari sisi pasar, Indonesia
menunjukkan pasar domestic didominasi oleh produk pertanian dari LN seperti
buah, beras & sayuran hingga daging.
2. Dari sisi keterkaitan
produksi, Industri kelapa sawit & rotan mengalami kesulitan bahan baku di
dalam negeri, karena BB dijual ke LN dengan harga yg lebih mahal.
Kontribusi Pasar.
Negara agraris
merup sumber bagi pertumbuhan pasar domestic untuk produk non pertanian spt pengeluaran
petani untuk produk industri (pupuk, pestisida, dll) & produk konsumsi
(pakaian,mebel, dll)
Keberhasilan kontribusi pasar dari sector pertanian ke sector non
pertanian tergantung :
1. Pengaruh keterbukaan
ekonomi
Membuat pasar
sector non pertanian tidak hanya disi dengan produk domestic, tapi juga impor
sbg pesaing, shg konsumsi yg tinggi dari petani tdk menjamin pertumbuhan yg
tinggi sector non pertanian.
2. Jenis teknologi sector
pertanian
Semakin
moderen, maka semakin tinggi demand produk industri non pertanian
Kontribusi Faktor Produksi.
F.P yang dapat dialihkan dari sector pertanian ke sektor lain tanpa
mengurangi volume Produksi pertanianè Tenaga kerja
dan Modal
Di Indonesia
hubungan investasi pertanian & non pertanian harus ditingkatkan agar
ketergantungan Indonesia pada pinjaman LN menurun. Kondisi yang harus
dipenuhi untuk
merealisasi hal tsb:
·
Harus ada surplus produk pertanian agar dapat dijual ke luar
sectornya. Market surplus ini harus tetap dijaga & hal ini juga tergantung
kepada factor penawaran è Teknologi, infrastruktur
& SDM dan factor permintaan è nilai tukar produk
pertanian & non pertanian baik di pasar
domestic & LN
·
Petani harus net saversè Pengeluaran
konsumsi oleh petani < produksi
·
Tabungan petani > investasi sektor
pertanian
Kontribusi Devisa.
Kontribusinya
melalui :
·
Secara langsungè ekspor produk pertanian
& mengurangi impor.
·
Secara tidak langsungè peningkatan ekspor & pengurangan impor produk berbasis pertanian spt
tekstil, makanan & minuman, dll
Kontradiksi kontribusi produk & kontribusi devias
Peningkatan
ekspor produk pertanian menyebabkan suplai dalam negari kurang
dan disuplai dari produk impor. Peningkatan ekspor produk pertanian berakibat negative thd
pasokan pasar dalam negeri. Untuk menghindari tradeoff ini 2 hal yg harus
dilakukan:
·
Peningkatan kapasitas produksi.
·
Peningkatan daya saing produk produk pertanian
B.
Sektor Pertanian di Indonesia
·
Selama periode 1995-1997è PDB
sektor pertanian (peternakan, kehutanan & perikanan) menurun & sektor
lain spt menufaktur meningkat.
·
Sebelum krisis moneter, laju pertumbuhan
output sektor pertanian < ouput sektor non pertanian
·
1999 semua sektor turun kecuali listrik,
air dan gas.
Rendahnya
pertumbuhan output pertanian disebabkan:
·
Iklimè kemarau jangka panjang
berakibat volume dan daya saing turun
·
Lahanè lahan garapan petani
semakin kecil
·
Kualitas SDMè rendah
·
Penggunaan Teknologièrendah
Sistem
perdagangan dunia pasca putaran Uruguay (WTO/GATT) ditandatangani oleh 125
negara anggota GATT telah menimbulkan sikap optimisme & pesimisme Negara
LDC’s:
·
Optimis
Persetujuan perdagangan multilateral WTO menjanjikan berlangsungnya
perdagangan bebas didunia terbebas dari hambatan tariff & non tariff
·
Pesimis
Semua negara mempunyai kekuatan ekonomi yg berbeda. DC’s mempunyai kekuatan
> LDC’s
Perjanjain tsb merugikan bagi LDC’s, karena produksi dan perdagangan
komoditi pertanian, industri & jasa di LDC’s masih menjadi masalah besar
& belum efisien sbg akibat dari rendahnya teknologi & SDM, shg produk
dri DC’s akan membanjiri LDC’s.
Butir penting
dalam perjanjian untuk pertanian:
·
Negara dg pasar pertanian tertutup harus mengimpor minimal 3
% dari kebutuhan konsumsi domestik dan naik secara bertahap menjadi 5% dlm jk
waktu 6 tahun berikutnya
·
Trade Distorting Support untuk petani harus dikurangi sebanyak 20% untuk DC’s dan 13,3 % untuk
LDC’s selama 6 tahun
·
Nilai subsidi ekspor langsung produk pertanian harus
diturunkan sebesar 36% selama 6 tahun & volumenya dikurangi 12%.
·
Reformasi bidang pertanian dlm perjanjian ini tdk berlaku utk
negara miskin
Temuan hasil studi dampak
perjanjian GATT:
·
Skertariat GATT (Sazanami, 1995)è Perjanjian tsb berdampak
+ yakni peningkatan pendapatan per tahun è Eropa Barat US $ 164 Milyar, USA US$ 122 Milyar, LDC’s & Eropa Timur
US $ 116 Milyar. Pengurangan subsidi ekspor sebesar 36 % dan penurunan subsidi
sector pertanian akan meningkatkan pendapatan sector pertanian Negara Eropa US
$ 15 milyar & LDC’s US $ 14 Milyar
·
Goldin, dkk (1993)è Sampai th 2002, sesudah terjadi
penurunan tariff & subsidi 30% manfaat ekonomi rata-rata pertahun oleh
anggota GATT sebesar US $ 230 Milyar (US $ 141,8 Milyar / 67%0 dinikmati oleh
DC’s dan Indonesia rugi US $ 1,9 Milyar pertahaun
·
Satriawan (1997)è Sektor pertanian
Indonesia rugi besar dlm bentuk penurunan produksi komoditi pertanian sebesar
332,83% dengan penurunan beras sebesar 29,70% dibandingkan dg Negara ASIAN
·
Feridhanusetyawan, dkk (2000)è Global Trade Analysis Project mengenai 3 skenario perdagangan bebas
yakni Putaran Uruguay, AFTA & APEC. Ide dasarnya: apa yang terjadi jika 3
skenario dipenuhi (kesepakatan ditaati) dan apa yang terjadi jika produk
pertanian diikutsertakan? Perubahan yang diterapkan dalam model sesuai
kesepakatan putaran Uruguay adalah:
a. Pengurangan pajak domestic
& subsidi sector pertanian sebesar 20% di DC’s dan 13 % di LDC’s
b. Penurunan pajak/subsidi
ekspor sector pertanian 36% di DC’s & 24% di LDC’s
c.
Pengurangan border tariff untuk komoditi pertanian & non
pertanian
Liberalisasi
perdagangan berdampak negative bagi Indonesia thd produksi padi & non gandum.
Untuk AFTA & APEC, liberalisasi
perdagangan pertanian menguntungkan Indonesia dg meningkatnya produksi
jenis gandum lainnya (terigu, jagung & kedelai). AFTAèIndonesia menjadi produsen
utama pertanian di ASEANdan output pertanian naik lebih dari 31%. Ekspor
pertanian naik 40%.
C.
Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai tukar adalah nilai tukar suatu barang dengan barang
lainnya. Jika
harga produk A Rp 10 dan produk B Rp 20, maka nilai tukar produk A thd
B=(PA/PB)x100% =1/2. Hal ini berarti 1 produk A ditukar dengan ½ produk B. Dengan
menukar ½ unit B dapat 1 unit A. Biaya opportunitasnya adalah mengrobankan 1
unit A utk membuat ½ unit B.
Dasar Tukar (DT)
·
DT dalam negeriè pertukaran 2 barang yang berbeda di dalam negeri dg
mata uang nasional
·
DT internasional / Terms Of Tradeè pertukaran 2
barang yang berbeda di dalam negeri dg mata uang internasional
Nilai Tukar Petani adalah selisih harga output pertanian
dg harga inputnya (rasio indeks harga yang diterima petani dg indeks harga yang
dibayar).
Semakin tinggi
NTP adalah semakin
baik.
NTP setiap wilayah berbeda dan ini tergantung:
·
Inflasi setiap wilayah
·
Sistem distribusi input pertanian
·
Perbedaan ekuilibrium pasar komoditi pertanian setiap wilayah
(D=S) D>Sè harga naik & D<Sè harga turun
D.
Investasi di Sektor Pertanian
Investasi di
sector pertanian tergantung
·
Laju pertumbuhan output
·
Tingkat daya saing global komoditi pertanian
Investasi
·
Langsungè Membeli
mesin
·
Tdk Langsungè
Penelitian & Pengembangan
Hasil penelitian
·
Supranto (1998)è laju
pertumbuhan sektor ini rendah, karena PMDN & PMA serta kerdit yg mengalir
kecil. Hal ini karena resiko lebih tinggi (gagal panen) dan nilai tambah lebih
kecil di sektor pertanian. Investasi di sektor pertanian & industri
manufaktur (Rp milyar) 1993-96
Sektor
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
Pertanian
|
2.735
|
4.545
|
7.128
|
15.284
|
Manufaktur
|
24.032
|
31.922
|
43.342
|
59.218
|
·
Simatupang (1995)è kredit
perbankan lebih byk megalir ke sektor non pertanian & jasa dibanding ke
sektor pertanian. Kredit Perbankan di sektor pertanian & industri
manufaktur (Rp milyar) 1993-96
Sektor
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
Pertanian
|
7.846
|
8.956
|
9.841
|
11.010
|
Manufaktur
|
11.346
|
13.004
|
15.324
|
15.102
|
Penurunan ini disebabkan
ROI sector pertanian +/- 15 %,shg tdk menarik.
E.
Keterkaitan Pertanian dg Industri
Manufaktur
Salah satu penyebab krisis ekonomi adalah kesalahan industrialisasi yg
tidak berbasis pertanian. Hal ini terlihat bahwa laju pertumbuhan sector
pertanian (+) walaupu kecil, sedangkan industri manufaktur (-). Jepang, Taiwan
& Eropa dlm memajukan industri manufaktur diawali dg revolusi sector
pertanian.
Alasan sector
pertanian harus kuat dlm proses industrialisasi
·
Sektor pertanian kuatè pangan
terjaminè tdk ada
laparèkondisi
sospol stabil
·
Sudut Permintaanè Sektor
pertanian kuatè
pendapatan riil perkapita naikè permintaan oleh
petani thd produk industri manufaktur naik berarti industri manufaktur
berkembang & output industri menjadi input sektor pertanian
·
Sudut Penawaranè permintaan produk pertanian sbg
bahan baku oleh industri manufaktur.
·
Kelebihan output siktor pertanian digunakan
sbg sb investasi sektor industri manufaktur spt industri kecil dipedesaan.
Kenyataan di Indonesia keterkaitan produksi sektor
pertanian dam industri manufaktur sangat lemah dan kedua sektor tersebut sangat
bergantung kepada barang impor.
S
sumber
http://staffsite.gunadarma.ac.id/kuswanto/
S
sumber
http://staffsite.gunadarma.ac.id/kuswanto/
Soal
1.
Sektor pertanian di LDC’s
mengkontribusikan thd pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional dalam 4
bentuk, kecuali
a.
Kontribusi produk
b.
Kontribusi pasar
c.
Kontibusi devisa
d. Kontibusi keuangan*
2.
Yang mempengaruhi NTP setiap wilayah
adalah
a.
Pendududuk
b.
Pemerintah
c. Inflasi setiap wilayah*
d.
Struktur pemerintahan
3.
F.P yang dapat dialihkan dari sector
pertanian ke sektor lain tanpa mengurangi volume Produksi pertanian adalah
a. Tenaga kerja dan modal*
b.
Perkebunan
c.
Perikanan
d.
Manufaktur
4.
Investasi di sector pertanian tergantung pada
a.
Masyarakat
b. Tingkat daya saing global komoditi pertanian*
c.
Tanah pertanian
d.
Mesin
5.
Salah satu penyebab krisis ekonomi adalah
a. kesalahan industrialisasi
yg tidak berbasis pertanian*
b.
pendapatan daerah
c.
pendapatan Negara
d.
kemampuan masyarakat
Tingkat Teknologi produksi manufaktur beberapa negara
BAB VIII
INDUSTRIALISASI DI INDONESIA
A. Konsep dan Tujuan Industrialisasi
Industrialisasi adalah suatu proses
interkasi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi dan perdagangan
dunia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong perubahan
struktur ekonomi.
Industrialisasi merupakan salah satu
strategi jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Hanya beberapa
Negara dengan penduduk sedikit & kekayaan alam meilmpah seperti Kuwait
& libya ingin mencapai pendapatan yang tinggi tanpa industrialisasi.
Faktor pendorong industrialisasi
(perbedaan intesitas dalam proses industrialisasi antar negara)
·
Kemampuan teknologi dan inovasi
·
Laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita
·
Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri. Negara
yang awalnya memiliki industri dasar/primer/hulu seperti baja, semen, kimia,
dan industri tengah seperti mesin alat produksi akan mengalami proses
industrialisasi lebih cepat
·
Besar pangsa pasar DN yang ditentukan oleh tingkat
pendapatan dan jumlah penduduk. Indonesia dengan 200 juta orang menyebabkan
pertumbuhan kegiatan ekonomi
·
Ciri industrialisasi yaitu cara pelaksanaan
industrialisasi seperti tahap implementasi, jenis industri unggulan dan
insentif yang diberikan.
·
Keberadaan SDA. Negara dengan SDA yang besar cenderung
lebih lambat dalam industrialisasi
·
Kebijakan/strategi pemerintah seperti tax holiday dan
bebas bea masuk bagi industri orientasi ekspor.
B. Perkembangan Sektor
Industri Manufaktur di Indonesia
Industri diklasifikasikan:
·
Industri primer/hulu yaitu mengolah output dari sektor
pertambangan (bahan mentah) menjadi bahan baku siap pakai untuk kebutuhan
proses produksi pada tahap selanjutnya
·
Industri sekunder/manufaktur yang mencakup: industri
pembuat modal (mesin), barang setengah jadi dan alat produksi, dan industri
hilir yang memproduksi produk konsumsi
1. Pertumbuhan output.
Pertumbuhan output yang tinggi
disebabkan oleh permintaan eksternal yang tinggi. Pertumbuhan PDB 3 sektor
penting di LDCs sebagai berikut:
Sumber Utama Pertumbuhan PDB menurut Tiga Sektor
di Negara Berkembang 1970 -1995 (%)
Sektor
|
Laju Pertumbuhan Rata rata
|
Pangsa dari Kontribusi thd Pertumbuhan PDB
|
||||||
Pertanian
|
2,7
|
3,4
|
2,4
|
2,9
|
10,5
|
16
|
8,2
|
13,9
|
Manufaktur
|
6,8
|
4,6
|
6,9
|
5,9
|
21,3
|
26
|
32,1
|
22,9
|
Jasa
|
6,3
|
3,6
|
4,5
|
4,9
|
50,3
|
49,4
|
46,4
|
47,6
|
PDB
|
5,7
|
3,5
|
4,7
|
4,6
|
100
|
100
|
100
|
100
|
·
Laju pertumbuhan output rata rata pertahun untuk sektor
manufaktur (22,9 %) lebih tinggi dari pertanian (13,9%) periode 1970 – 1995.
·
Kontribusi thd pertumbuhan PDB 1970 – 1980 (21,3 %) &
1990 – 1995 (32,1%)
·
Pertmbuhan output sektor manufaktur karena permintaan
eksternal èekspor tinggi
Sumber Utama Pertumbuhan PDB menurut Tiga Sektor di
Negara Asia Timur & Tenggara 1970 -1995 (%)
Sektor
|
Laju Pertumbuhan Rata rata
|
Pangsa dari Kontribusi thd Pertumbuhan PDB
|
||||||
Pertanian
|
1,9
|
3,2
|
3,3
|
2,7
|
23,6
|
22,4
|
22,1
|
26,2
|
Manufaktur
|
4,3
|
6,9
|
4,6
|
5,4
|
15,5
|
17,2
|
15,9
|
15,0
|
Jasa
|
4,3
|
6,2
|
5,1
|
5,2
|
49,4
|
49,4
|
52,7
|
46,1
|
PDB
|
3,3
|
5,3
|
4,5
|
4,3
|
100
|
100
|
100
|
100
|
·
Laju pertumbuhan PDB wilayah ini rata rata pertahun 7,4%
periode 1970 – 1995 lebih tinggi dari pertumbuhan PDB dunia 2,9 % dan laju
pertumbuhan PDB negara berkembang 4,6 %
Tingkat perkembangan industri
manufaktur dapat dilihat dari pendalaman struktur industri itu sendiri.
Struktur industri:
·
Ragam produk è barang konsumsi, sederhana,
barang konsumsi dg kandungan teknologi yanglebih canggih, barang modal,
·
Intensitas pemakain faktor produksiè barang dengan padat karya dan
barang dengan padat modal
·
Orinetasi pasar è barang domestik & barang
ekspor
2. Pendalaman Struktur
Industri.
Pembangunan ekonomi jangka
panjang dapat merubah pusat kekuatan ekonomi dari pertanian menuju industri dan
menggeser struktur industri yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif.
Perubahan struktur industri disebabkan oleh
·
Penawaran aggregatè perkembangan teknolgi, kualitas
SDM, inovasi material baru untuk produksi
·
Permintaan aggregatè peningkatan pendapatan perkapita
yang mengubah volume & pola konsumsi
Distribusi PDB Per Sektor pada Harga Konstan 1983
-1998 (Milyar Rupiah)
Sektor
|
1983
|
Harga Konstan 1993
|
|||||
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
||
Primer:
1. Pertanian
2. Pertambangan
|
33,872
17,765
16,107
|
90,460
58,963
16,107
|
92,553
59,291
31,497
|
97,387
61,885
33,262
|
101,567
63,828
35,502
|
103,006
64,478
37,739
|
102,341
64,988
38,538
|
Sekunder:
1. Manufaktur
2. Listrik, gas & Air
3. Konstruksi
|
14.807
9,896
314
4,597
|
99,359
73,556
3,290
22,513
|
112,210
82,649
3,703
25,585
|
125,127
91,637
4,292
29,198
|
140,061
102,260
4,877
32,914
|
148,456
107,630
5,480
35,346
|
121,465
94,848
5,582
21,035
|
Tersier:
1.
Perdag, Hotel,
Restoran
2. Transportasi &
Komunikasi
3. Bank & Keuangan
4. Penyewaan & Real
Estate
5. Jasa Lainnya
|
28,944
11,419
4,098
2,359
2,356
8,712
|
139,956
55,298
23,249
14,005
9,695
37,709
|
149,880
59,504
25,189
15,945
10,087
39,155
|
161,279
64,231
27,329
18,109
10,643
40,967
|
172,170
69,475
29,701
18,887
11,266
42,841
|
181,785
73,524
31,783
19,956
11,826
44,696
|
152,246
60,253
26,975
13,173
9,476
42,369
|
PDB
|
77,623
|
329,776
|
354,641
|
383,792
|
413,797
|
433,246
|
376,051
|
·
Sejak
th 1983 -1990 Sektor primer turun, sedangkan sector sekunder & tersier
meningkat
·
Dekade 1980, Pangsa PDB sector primer lebih tinggi dari
industri manufaktur
·
1990 Pangsa PDB sector manufakturlebih tinggi dari sektor
premier
·
Laju pertumbuhan sektor primer lebih lambat dari sektor
sekunder dan tersier
Pertumbuhan PDB pada Harga Konstan 1995 -1998 (%)
Sektor
|
Harga Konstan 1993
|
|||
1995
|
1996
|
1997
|
1998*)
|
|
1. Pertanian
2. Pertambangan
3. Manufaktur
4. Listrik Gas & Air
5. Konstruksi
6.
Perdag, Hotel, Restoran
7. Transportasi & Komunikasi
8. Bank & Keuangan
9. Jasa Lainnya
|
4,38
6,74
10,88
15,91
12,92
7,94
8,5
11,04
3,27
|
3
5,82
11,59
12,78
12,76
8
8,68
9
3,4
|
0,72
1,71
6,42
12,75
6,43
5,8
8,31
6,45
2,84
|
0,22
-4,16
-12,88
3,7
39,74
18,95
12,8
26,74
4,71
|
PDB
|
8,22
|
7,98
|
4,71
|
13,68
|
PDB tanpa Migas
|
9,24
|
8,34
|
5,45
|
14,78
|
*) Angka Sementara
·
Tahun
1995 Pertumbuhan PDB 4,38 % dan th 1998 menurun sampai menjadi 0,22% sebagai
akibat krisis
·
Listrik
Gas & Air mampu bertahan thd krisis
·
Pertanian
tetap tumbuh karena ekspor mengalami pertumbuhan positif sebagai akibat dari kurs rupah
yang jatuh, shg harga produk murah
Berdasarkan analisis tingkat pendalaman struktur
industri:
·
Orientasi perkembangan industri manuafktur di Indonesia
masih pada barang konsumsi sederhana seperti makanan, minuman pakaian jadi
sampail bambu, rotan & kayu
·
Sisi permintaan aggergat, pasar domestik barang konsumsi
berkembang pesat seiring laju penduduk & peningkatan pendapatan masyarakat
per kapitas
·
isi penawaran aggregat, Sarana dan prasarana menunjang
untuk produksi barang konsumsi tersebut dibandingkan barang modal
·
Aspek teknolgi, kandungan teknologi barang konsumsi lebih
rendah
3. Tingkat Teknologi produk
manufaktur.
Teknologi yang digunakan dalam
industri manufaktur mencakup:
·
Tekonolgi tinggi mencakup: komputer, obat-obatan, produk
elektronik, alat komunikasi dan sebagainya
·
Teknologi sedang mencakup: plastik, karet, produk logam
sederhana, penyulingan minyak, produk mineral bukan logam
·
Teknolgi rendah mencakup: kertas, percetakan, tekstil,
pakaian jadi, minuman, rokok, dan mebel
Tingkat Teknologi produksi manufaktur beberapa negara
Negara
|
Tek. Tinggi
|
Tek. Sedang
|
Tek. Rendah
|
|||
1985
|
1997
|
1985
|
1997
|
1985
|
1997
|
|
Taiwan
|
33
|
52
|
34
|
31
|
33
|
17
|
Korsel
|
36
|
53
|
30
|
29
|
34
|
18
|
Malaysia
|
34
|
51
|
30
|
30
|
36
|
19
|
Filipina
|
23
|
38
|
19
|
20
|
58
|
42
|
Indonesia
|
15
|
28
|
47
|
25
|
38
|
47
|
India
|
33
|
40
|
30
|
29
|
37
|
31
|
Polandia
|
30
|
33
|
32
|
30
|
39
|
37
|
Argentina
|
34
|
30
|
19
|
22
|
47
|
48
|
Afrika Selatan
|
25
|
26
|
40
|
39
|
35
|
34
|
Pertumbuhan ekspor Indonesia menurut intensitas
FP.
Jumlah jenis produk
|
Jenis produk
|
Nilai ekspor (US$juta)
|
% Pertumbuhan
1995
|
|
1994
|
1995
|
|||
16
|
Padat SDA
|
12.604,8
|
14.617,4
|
16
|
11
|
Padat Karya dengan ketrampilan rendah
|
8.028
|
8.606,5
|
9,7
|
7
|
Padat Karya dengan ketrampilan tinggi
|
2.688,2
|
3.093,9
|
15,1
|
4
|
Padat teknologi tinggi
|
1.032,3
|
1.304,4
|
26,3
|
Kinerja Sektor Manufaktur 1985-1997 (%)
Perub. Struktural
|
Pertumbahan Rata-Rata Per Tahun (%)
|
||||||
1985
|
1997
|
1999
|
1985-88
|
1989-93
|
1994-99
|
||
% NTM
% Manufaktur dalam Ekspor
|
11
14
|
23
47
|
23
47
|
NTM
EM
E4
|
12
33
36
|
22
27
28
|
12
7
1
|
NTM = Nilai tambah manufaktur, EM = Ekspor
manufaktur, E4 = Ekspor 4 produk unggulan: kayu lapis, tekstil, pakaian jadi
dan alas kaki.
·
Sebelum
krisis mengalami kenaikan
·
Selama
krisis mengalami penurunan
Struktur Output Asean1980-1995 (%)
Negara
|
Nilai Tambah dari PDB
|
|||||
Pertanian
|
Industri Manufaktur
|
Jasa
|
||||
1980
|
1995
|
1980
|
1995
|
1980
|
1995
|
|
Indonesia
|
24
|
16
|
13
|
24
|
34
|
41
|
Malaysia
|
22
|
13
|
21
|
3
|
40
|
44
|
Filipina
|
25
|
22
|
26
|
23
|
36
|
46
|
Myanmar
|
47
|
63
|
10
|
7
|
41
|
28
|
Singapura
|
1
|
0
|
29
|
27
|
61
|
64
|
Thailand
|
23
|
11
|
22
|
29
|
48
|
49
|
Vietnam
|
28
|
22
|
42
|
|||
·
Kontribusi pembentukan PDB dari industri manufaktur
relative kecil dibanding malaysia dan thailand
Pertumbuhan Output Asean1980-1995 (%)
Negara
|
Nilai Tambah dari PDB
|
|||||
Pertanian
|
Industri Manufaktur
|
Jasa
|
||||
1980-90
|
1990-93
|
1980-90
|
1990-93
|
1980-90
|
1990-93
|
|
Indonesia
|
3,4
|
2,9
|
12,6
|
11,2
|
7
|
7,4
|
Malaysia
|
3,8
|
2,6
|
8,9
|
13,2
|
4,2
|
8,6
|
Filipina
|
1,0
|
1,6
|
0,2
|
1,8
|
2,8
|
2,7
|
Myanmar
|
0,5
|
5,1
|
-0,2
|
7
|
0,7
|
5,5
|
Singapura
|
-6,2
|
0,5
|
6,6
|
8,3
|
7,2
|
8,4
|
Thailand
|
24,0
|
3,1
|
9,5
|
11,6
|
7,3
|
7,8
|
4. Ekspor
Kinerja ekspor dapat digunakan untuk
mengukur hasil pembangunan industry manufaktur.
Tingkat Ekspor Manufaktur dan Sahamnya dalam Ekspor
Total. (US$)
Ekspor Manufaktur per US1,000 dari PDB
|
% pangsa dalam ekspor total
|
|||||
1985
|
1997
|
%/TAHUN
|
1985
|
1997
|
BEDA
|
|
Thailand
|
69
|
267
|
12
|
38
|
71
|
33
|
Korsel
|
293
|
267
|
-1
|
91
|
91
|
0
|
Malaysia
|
136
|
611
|
13
|
27
|
77
|
50
|
Filipina
|
40
|
135
|
11
|
27
|
45
|
18
|
Indonesia
|
31
|
132
|
15
|
14
|
52
|
28
|
India
|
25
|
66
|
8
|
58
|
74
|
16
|
Polandia
|
102
|
138
|
3
|
63
|
73
|
10
|
Argentina
|
20
|
28
|
3
|
21
|
34
|
13
|
Afrika Selatan
|
Na
|
91
|
15
|
Na
|
58
|
-
|
5. Ketergantungan Impor
Ketergantungan terhadap impor juga
merupakan indicator keberhasilan pembangunan sector industry.
Saldo Neraca Perdagangan Manufaktur Indonesia (US$
milyar)
Periode
|
Nilai ekspor
|
Nilai impor
|
Saldo
|
1975-1981
|
0,8
|
6,3
|
-5,5
|
1982-1984
|
1,8
|
10,3
|
-8,5
|
1985-1988
|
3,9
|
8,8
|
-4,9
|
1989-1993
|
13,4
|
18,6
|
-5,1
|
1994-1997
|
24,4
|
29,5
|
-5,1
|
1998-1999
|
27,2
|
16,9
|
10,3
|
C. Permasalahan dalam Industri Manufaktur
Industri manufaktur di LDCs lebih
terbelakang dibandingkan di DCs, hal ini karena
·
Keterbatasan teknologi
·
Kualitas Sumber daya Manusia
·
Keterbatasan dana pemerintah (selalu difisit) dan sektor
swasta
·
Kerja sama antara pemerintah, industri dan lembaga
pendidikan & penelitian masih rendah
Masalah dalam industri manufaktur nasional:
1. Kelemahan struktural
·
Basis ekspor & pasar masih sempitè walaupun Indonesia
mempunyai banyak sumber daya alam & TK, tapi produk & pasarnya masih
terkonsentrasi:
a. terbatas pada empat
produk (kayu lapis, pakaian jadi, tekstil & alas kaki)
b. Pasar tekstil &
pakaian jadi terbatas pada beberapa negara: USA, Kanada,Turki & Norwegia
c. USA, Jepang &
Singapura mengimpor 50% dari total ekspor tekstil & pakaian jadi dari
Indonesia
d. Produk penyumbang 80%
dari ekspor manufaktur indonesia masih mudah terpengaruh oleh perubahan
permintaan produk di pasar terbatas
e. Banyak produk manufaktur
terpilih padat karya mengalami penurunan harga muncul pesaing baru seperti cina & vietman
f. Produk manufaktur tradisional menurun daya
saingnya sbg akibat factor internal seperti tuntutan kenaikan upah
·
Ketergantungan
impor sangat tinggi1990, Indonesia menarik banyak PMA untuk industri berteknologi
tinggi seperti kimia, elektronik, otomotif, dsb, tapi masih proses
penggabungan, pengepakan dan assembling dengan hasil:
a. Nilai impor bahan baku, komponen &
input perantara masih tinggi diatas 45%
b. Industri padat karya
seperti tekstil, pakaian jadi & kulit bergantung kepada impor bahan baku, komponen & input perantara masih tinggi
c. PMA sector manufaktur
masih bergantung kepada suplai bahan baku & komponen dari LN
d. Peralihan teknologi
(teknikal, manajemen, pemasaran, pengembangan organisasi dan keterkaitan eksternal) dari
PMA masih terbatas
e. Pengembangan produk
dengan merek sendiri dan pembangunan jaringan pemasaran masih terbatas
·
Tidak ada industri berteknologi menengah
a. Kontribusi industri
berteknologi menengah (logam, karet, plastik, semen) thd pembangunan sektor
industri manufaktur menurun tahun 1985 -1997.
b. Kontribusi produk padat
modal (material dari plastik, karet, pupuk, kertas, besi & baja) thd ekspor menurun 1985 –
997
c. Produksi produk dg
teknologi rendah berkembang pesat.
·
Konsentrasi
regional
Industri mnengah & besar
terkonsentrasi di Jawa.
2. Kelemahan organisasi
·
Industri kecil & menengah masih terbelakangèproduktivtas rendahè Jumlah Tk masih banyak
(padat Karya)
·
Konsentrasi Pasar
·
Kapasitas menyerap & mengembangkan teknologi masih
lemah
·
SDm yang lemah
D. Strategi Pengembangan Sektor Industri
Startegi pelaksanaan industrialisasi:
1. Strategi substitusi impor (Inward Looking).
Bertujuan mengembangkan industri
berorientasi domestic yang dapat menggantikan
produk impor. Negara yang menggunakan strategi ini adalah Korea & Taiwan
Pertimbangan menggunakan strategi ini:
·
Sumber daya alam & Faktor produksi cukuo tersedia
·
Potensi permintaan dalam negeri memadai
·
Sebagai pendorong perkembangan industri manufaktur dalam
negeri
·
Kesempatan kerja menjadi luas
·
Pengurangan ketergantungan impor, shg defisit berkurang
2. Strategi promosi ekspor (outward Looking)
Beorientasi ke pasar
internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri yang memiliki keunggulan
bersaing.
Rekomendasi
agar strategi ini dapat berhasil :
·
Pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar yang
merefleksikan kelangkaan barang ybs baik pasar input maupun output
·
Tingkat proteksi impor harus rendah
·
Nilai tukar harus realistis
·
Ada insentif untuk peningkatan ekspor
Sumber
http://staffsite.gunadarma.ac.id/kuswanto/
Soal
1. Revolusi industri pada
abad ke 18 terjadi di
a. Indonesia
b.
Inggris*
c. Italia
d. India
2. Proses interkasi antara perkembangan
teknologi, inovasi, spesialisasi dan perdagangan dunia untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat dengan mendorong perubahan struktur ekonomi adalah
pengertian dari
a.
Industrialisasi*
b. Sentralisasi
c. Disentralisasi
d. Sentral
3. Negara yang ingin
mencapai pendapatan tinggi tanpa industrialisasi adalah
a. Indonesia dan singapura
b. Amerika dan jerman
c.
Kuwait & Libya*
d. Korea dan jepang
4. 2 macam strategi pelaksanaan
industrialisasi adalah
a. Strategi pembangunan
b. Strategi industri
c. Strategi Strategi substitusi impor
d. Strategi
Strategi substitusi impor dan promosi ekspor*
5. mengolah output dari
sektor pertambangan (bahan mentah) menjadi bahan baku siap pakai untuk
kebutuhan proses produksi pada tahap selanjutnya
adalah pengertian dari
a. industry
primer/hulu*
b. industry sekunder/ manufaktur
c. industry manufaktur
d. industry plastik
